REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol Prof Rycko Amelza Dahniel, mengimbau agar kegiatan BNPT RI difokuskan pada kegiatan program deradikalisasi.
Menurutnya, hal tersebut merupakan amanat dan harapan dari Presiden RI Joko Widodo sebagai bukti nyata hadirnya negara dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.
"Kegiatan kita (BNPT RI) semaksimal dan seoptimal mungkin, sebesar-besarnya kita berikan untuk program deradikalisasi," jelasnya saat memimpin Rapat Pimpinan Pertama di Lingkungan BNPT RI di Kantor BNPT, Sentul pada Kamis (6/4).
Dalam program deradikalisasi, Kepala BNPT RI pun mengimbau agar pemuka agama dapat dilibatkan secara aktif untuk meluruskan pehaman agama yang salah sebagaimana semua agama mengajarkan perdamaian bukan permusuhan bahkan tindakan kekerasan.
"Kita bentuk dai-dai yang memberikan pencerahan kepada para napiter. Para dai diharapkan bisa memberikan pemahaman agar mereka (napiter) mencintai perdamaian, bertoleransi dan tumbuh kencintaanya terhadap NKRI," ungkapnya.
Saat erah terima jabatan (Sertijab) berlangsung hari ini, Rabu (5/4/2023) di Kantor Pusat BNPT RI di Sentul Bogor, dia juga menyampaikan pendekatan lunak ini juga digunakan dalam mengoptimalkan upaya deradikalisasi. Rycko menyebut penegakan hukum merupakan ultimum remedium. Sehingga pendekatan lunak menjadi strategi utama dalam mencegah terorisme.
“Bapak Presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme," ujar Rycko.
Rycko menegaskan pentingnya menggunakan berbagai upaya, pendekatan secara prefentif dan persuasif.
"Preventive is better than cure, prevention first, the law enforcement only the ultimum remedium strategy," ujar Rycko
Selama ini BNPT RI terus memfokuskan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilakukan BNPT RI terutama menyangkut program pemberdayaan ekonomi napiter (mitra derad) dengan pendirian Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).
KTN telah didirikan di lima wilayah lokus sinergisitas penanggulangan terorisme yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
