Sabtu 11 Feb 2023 19:42 WIB

Penghapusan Katering Jamaah Haji Dapat Timbulkan Masalah Baru

Diharap ada pengurangan lama waktu jamaah haji di Arab Saudi.

Rep: Muhyiddin/ Red: Lida Puspaningtyas
Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, mengecek bahan baku masakan di dapur perusahaan katering Al Juman di kawasan Batha Quraish, Makkah, Jumat (2/8). Perusahaan katering Al Juman merupakan salah  satu dari 36 perusahaan yang dikontrak PPIH Arab Saudi untuk menyediakan makanan bagi jamaah haji Indonesia.
Foto: Muhammad Hafil/Republika
Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, mengecek bahan baku masakan di dapur perusahaan katering Al Juman di kawasan Batha Quraish, Makkah, Jumat (2/8). Perusahaan katering Al Juman merupakan salah satu dari 36 perusahaan yang dikontrak PPIH Arab Saudi untuk menyediakan makanan bagi jamaah haji Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Ismed Hasan Putro menilai, wacana penghapusan katering bagi jamaah haji Indonesia akan menimbulkan masalah baru. Menurut dia, jamaah justru akan terbebani pekerjaan mencari makan dan kekhusyukan ibadah hajinya pun menjadi terganggu.

"Sekarang tinggal dihitung mana yang paling besar risikonya jika memang solusi untuk melakukan penghematan biaya haji itu dengan menghilangkan katering itu cukup meringankan beban jamaah secara umum, maka itu bisa menjadi pertimbangan bagi anggota dewan dan Kementerian Agama untuk membuat keputusan," ujar Ismed dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (11/2/2023).

Baca Juga

Hal ini disampaikan Ismed merespons munculnya wacana untuk menghilangkan layanan katering bagi jamaah haji agar biaya haji bisa ditekan. Wacana ini muncul sejalan dengan biaya haji yang meningkat dua kali lipat dengan alasan adanya kenaikan di berbagai aspek.

Besarnya kenaikan biaya haji tahun 1444 H/2023 M diusulkan sebesar Rp 69 juta. Angka ini merupakan 70 persen dari nilai rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 98 juta. Namun publik keberatan, sehingga muncul wacana penghapusan katering. Ada juga yang mengusulkan perjalanan haji dikurangi dari 40 hari menjadi 35 hari saja.

Menurut Ismed, berdasarkan informasi yang diterima ada sekitar 62 ribu orang jamaah haji lanjut usia (lansia) yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara, total kuota haji Indonesia tahun ini 221 ribu orang, 203. 320 jamaah haji reguler, dan 17.680 jamaah haji khusus.

Dia mengatakan, jika memang jamaah haji lansia atau berisiko tinggi kesulitan untuk mengakses makanan, maka tinggal dibuat skala prioritas dan dicarikan solusinya. Mungkin solusinya, khusus bagi jamaah haji yang tidak berisiko tinggi atau masih sehat tidak perlu mendapat katering.

"Mereka (jamaah haji yang tidak lansia) diberikan uang saku dalam pengertian uang makannya diganti dengan nilai Rupiah yang sesuai dengan berapa harga makanan di sana (Arab Saudi)," ucap Ismed.

Menurut Ismed, bisa dibuat suatu formula untuk jamaah haji yang usianya relatif muda di bawah 60 tahun, mungkin tidak perlu diberi katering tapi cukup diberi tambahan uang saku. Sementara, jamaah haji yang lanjut usia dan berisiko tinggi tetap mendapatkan katering.

"Saya kira itu solusinya, itu penghematan, itu bagian dari jalan tengah agar itu bisa menjadi bagian dari efisiensi," katanya.

Ismed menuturkan, harga-harga lain yang terlalu tinggi mohon dibahas kembali oleh DPR, agar harga yang terlalu tinggi itu tidak memberatkan calon jamaah haji. Usulan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dari Kementerian Agama (Kemenag) juga terlalu kecil.

Dia pun berharap ada pengurangan lama waktu jamaah haji di Arab Saudi, dan semoga Indonesia bisa mendapat tambahan bandara untuk kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi.

"Intinya saya berharap agar biaya haji tahun ini itu tidak lebih dari Rp 50 juta agar di saat ada banyak jamaah yang ingin mengundurkan diri itu bisa kita cegah karena ibadah haji ini tidak setiap saat bisa dilakukan, beda dengan umroh," kata Ismed.

Dia mengatakan, upaya maksimal pemerintah dan DPR untuk menekan biaya haji itu bagian dari ikhtiar untuk mencari solusi terbaik. Karena banyak keluhan dari jamaah haji yang merasa berat untuk menambah Bipih dalam waktu yang sangat pendek ini.

"Oleh karena itu solusinya pihak terkait dan pemangku kepentingan mencari solusi dan menekan biaya untuk efisiensi, sambil kita tetap konsisten memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji 2023 ini," jelasnya.

Mengenai jamaah haji ketika berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina), Ismed mengatakan, sebenarnya banyak yang menyediakan makanan. Umumnya pedagang makanan ada di Makkah dan Madinah. Jadi ketika di Armina, petugas haji bisa membantu jamaah haji untuk menyediakan makanan.

"Petugas haji bisa diberdayakan untuk membantu mencarikan makanan, karena tidak lama jamaah di Arafah, hanya sekian waktu, di Mina juga begitu, sehingga menurut hemat saya kalau niat itu ada, saya kira ikhtiar bisa dilakukan jadi kita tidak berbicara masalahnya dulu tapi bagaimana solusinya kalau misalkan tidak ada katering," ungkapnya.

"Intinya saya berharap agar upayakan lagi untuk mencari solusi terbaik harga biaya haji untuk calon jamaah haji," tutupnya.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement