REPUBLIKA.CO.ID, UTTARAKHAND — Ratusan penduduk Muslim Haldwani, di negara bagian Uttarakhand di India utara, melakukan protes setelah pengadilan India memerintahkan penghancuran lebih dari empat ribu rumah atas tuduhan mereka melanggar batas jalur kereta api.
Melansir laman middleeasteye.net (6/2/2023) sementara bulan lalu Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penundaan. Atas keputusan tersebut, sebanyak 50 ribu muslim terdampak.
Meskipun jumlah bangunan yang dihancurkan sangat besar, ini bukan yang pertama dari jenisnya. Tahun lalu, properti Muslim menjadi sasaran penghancuran di Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, New Delhi, Gujarat dan daerah lainnya, dengan dalih hunian ilegal. Penghancuran ini menyebabkan kerugian ekonomi umat Islam juga politik mereka.
Dalam kasus Haldwani, media India pun mendiskreditkan muslim yang berunjuk rasa sebagai jihadis. Dan menyebarluaskan kabar bahwa Muslim India menduduki tanah milik orang Hindu secara ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pembongkaran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wacana administrasi BJP yang berkuasa.
Tokoh-tokoh penting yang meletakkan dasar nasionalisme Hindu, khususnya Vinayak Damodar Savarkar dan MS Golwalkar, menekankan penghapusan budaya ruang Muslim sebagai langkah penting untuk memenuhi tujuan nasionalis.
Seiring meningkatnya popularitas nasionalisme Hindu, demikian pula penegasan kembali kekerasan atas monopoli atas ruang publik, menantang konsepsi pluralistik tentang tanah India. Kaum nasionalis Hindu memimpin kampanye menentang salat di tempat umum dan penggunaan pengeras suara masjid untuk adzan.
Ruang fisik tidak hanya menjadi target bagi kaum nasionalis Hindu, tetapi juga menjadi media yang digunakan untuk melancarkan perang internal yang tidak diumumkan melawan Muslim India. Sementara perang tradisional dilancarkan di medan perang, yang satu ini merembes ke setiap aspek kehidupan targetnya, bahkan mengubah momen paling biasa menjadi konflik dan memiliterisasi kehidupan sehari-hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
