REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah, turut mengomentari isu seputar maskapai penerbangan yang melarang pramugarinya menggunakan jilbab saat bertugas. Menurutnya, hal ini sebaiknya dikembalikan kepada individu masing-masing.
"Menurut saya, saya kira agak kurang pas jika ada larangan seperti itu. Harusnya, bagi pramugari, ya diberikan kebebasan untuk memilih apakah saat bekerja mau menggunakan jilbab atau tidak. Biarkan itu jadi pilihan mereka," ujar dia saat dihubungi Republika, Senin (6/2/2023).
Aliya, panggilannya, menyebut ia memang belum membaca secara lebih rinci apakah memang ada aturan larangan pramugari pakai jilbab ini. Namun, jika hal ini benar, ia pun menyebut aturan tersebut justru kurang pas.
Ia juga menyoroti sejumlah maskapai yang kini sudah lebih terbuka dan mengizinkan pramugarinya menggunakan jilbab. Berdasarkan pengalamannya, salah satu maskapai yang ia temui menerapkan hal ini adalah Sriwijaya Air.
"Kalau tidak salah saya pernah naik Sriwijaya, pramugarinya sudah berjilbab. Artinya skarang ini sudah lebih terbuka, sudah mulai banyak pramugari yang bekerja dengan seragamnya dan menjalankan tugasnya, tetap memakai jilbab," lanjutnya.
Aliya menyebut, yang terpenting adalah jilbab ini tidak mengurangi penampilan pramugari yang tetap cantik dan modis. Di sisi lain, meskipun mereka memakai jilbab namun tidak mengganggu tugas atau menjadi penghalang mereka dalam menjalankan tugasnya.
"Intinya, jangan sampai ada aturan yang melarang itu. Biarkan itu kembali kepada masing-masing, bebas memilih, apakah tetap mau menggunakan jilbab atau tidak," katanya.
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespons pernyataan anggota DPR Andre Rosiade, agar Garuda memfasilitasi pramugari berjilbab. Ia akan memastikan apakah aturan larangan berjilbab itu ada atau tidak.
Menurutnya, larangan penggunaan jilbab bagi pramugari merupakan hal yang aneh. Ia juga menegaskan di badan TNI-Polri atau di perguruan tinggi, tidak ada larangan menggunakan jilbab.
"Sampai sekarang ini, nggak ada larangan berjilbab, itu nggak ada. Bukan lagi di polisi, di tentara, juga sudah orang berjilbab dan di mana-mana, perguruan tinggi, di mana-mana. Jadi kalau ada larangan berjilbab, agak aneh, barangkali. Saya akan cek, perlu diteliti itu," ucap Ma'ruf Amin dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (4/2/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika