Jumat 20 Jan 2023 20:28 WIB

Parlemen Yordania Kritik Pemerintah karena Respons Lemah Pengusiran Dubes oleh Israel

Lemahnya respons Yordania berdampak pada semakin meningkatnya agresi Israel.

Rep: Andrian Saputra/ Red: Ani Nursalikah
Kepala Misi Uni Eropa untuk Tepi Barat Sven Kuhn (Tengah), Direktur Departemen Wakaf Yerusalem Sheikh Azzam Al-Khatib (kiri) setelah bertemu dengan perwakilan Wakaf Yordania saat mengunjungi kompleks Al Aqsa di kota tua Yerusalem, (18/1/2023). Uni Eropa, Ulama dan tokoh Masjid Al Aqsa bertemu setelah insiden Duta Besar Yordania untuk Israel Ghassan Majali melaporkan bahwa polisi Israel menolak dia masuk tempat suci tersebut pada 17 Januari. Parlemen Yordania Kritik Pemerintah karena Respons Lemah Pengusiran Dubes oleh Israel  EPA-EFE/ABIR SULTAN
Foto: EPA
Kepala Misi Uni Eropa untuk Tepi Barat Sven Kuhn (Tengah), Direktur Departemen Wakaf Yerusalem Sheikh Azzam Al-Khatib (kiri) setelah bertemu dengan perwakilan Wakaf Yordania saat mengunjungi kompleks Al Aqsa di kota tua Yerusalem, (18/1/2023). Uni Eropa, Ulama dan tokoh Masjid Al Aqsa bertemu setelah insiden Duta Besar Yordania untuk Israel Ghassan Majali melaporkan bahwa polisi Israel menolak dia masuk tempat suci tersebut pada 17 Januari. Parlemen Yordania Kritik Pemerintah karena Respons Lemah Pengusiran Dubes oleh Israel EPA-EFE/ABIR SULTAN

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Anggota parlemen Yordania mengkritik lemahnya respons pemerintah Yordania terhadap pengusiran Duta Besar Yordania Ghassan Majali dari Masjid Al Aqsa oleh otoritas Israel.

Seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (20/1/2023), Majali dihentikan oleh polisi Israel di pintu masuk Lion's Gate ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada Selasa (17/1/2023). Polisi Israel berdalih penghentian itu karena duta besar Yordania itu kurang koordinasi dengan otoritas Israel.

Baca Juga

 

Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri di Amman memanggil duta besar Israel untuk memprotes penghentian utusan Yordania itu oleh polisi. Juru bicara Kemenlu Yordania Sinan Majali mengatakan surat protes keras diserahkan kepada duta besar Israel untuk segera dikirimkan ke pemerintah Israel.

 

Namun, sejumlah anggota parlemen Yordania mengkritik tanggapan pemerintah Yordania terhadap insiden tersebut. Parlemen Yordania menilai apa yang dilakukan pemerintah Yordania tidak cukup.

 

Anggota parlemen Yanal Freihat mengatakan lemahnya respons pemerintah Yordania justru berdampak pada semakin meningkatnya agresi Israel terhadap Masjid Al Aqsa. Bahkan, menurutnya, itu akan merusak status Yordania sebagai penjaga atas tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di Yerusalem.

 

Karena itu Freihat menekankan kekuatan tanggapan Yordania akan mendorong Israel meninjau kembali kebijakannya. Ia mengatakan  perilaku polisi Israel membuktikan mereka tidak mengakui perwalian Yordania dan merupakan kelanjutan dari Yudaisasi Yerusalem.

 

Dia menganggap pengusiran duta besar Yordania sebagai upaya Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, untuk memaksakan fakta baru, tanpa memperhatikan perwalian Yordania. Sebab itu, Freihat menyerukan untuk mengusir duta besar Israel dan menarik kembali duta besar Yordania.

 

Anggota parlemen Yordania, Musa Abu Tanish mengatakan perilaku otoritas Israel disengaja dan merupakan pukulan langsung ke Yordania. Dia meminta pemerintah menarik duta besar Yordania dari Tel Aviv dan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab langsung atas tindakan ini.

 

Anggota parlemen Saeed Diab yang juga kepala Partai Persatuan Rakyat Demokratik Yordania menggambarkan pengusiran duta besar negaranya oleh otoritas Israel sebagai penghinaan terhadap Perwalian Hashemite. Bahkan menurutnya itu membuktikan Israel tak mempedulikan posisi Yordania sebagai garis merah di Yerusalem.

 

Kepala Partai Rakyat Demokratik Yordania Abla Abu Abla mengatakan penolakan Al Majali untuk mengunjungi Al-Aqsa adalah pesan politik teroris yang membawa bahaya besar bagi Al-Aqsa. Karena itu, menurutnya, membutuhkan tanggapan yang lebih besar dari pemerintah Yordania.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement