Kamis 22 Dec 2022 11:37 WIB

Negara-Negara Islam dan AS Kecam Keputusan Taliban Larang Perempuan Kuliah

Mereka pun meminta pemerintah sementara Afghanistan meninjau kembali keputusannya.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Ani Nursalikah
Mahasiswa Afghanistan terlihat di Universitas Mirwais Neeka di Kandahar, Afghanistan, 20 September 2021. Taliban secara resmi mengumumkan pada 12 September pemisahan mahasiswa pria dan wanita di semua universitas negeri dan swasta di negara itu. Institusi pendidikan diharuskan memiliki gedung terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan, jika tidak ada, mereka akan menghadiri kelas di gedung yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Negara-Negara Islam dan AS Kecam Keputusan Taliban Larang Perempuan Kuliah
Foto:

Pihaknya pun dengan tegas akan terus memberikan dukungan yang kuat kepada rakyat Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka. Koordinasi dengan sekutu dan mitra akan terus dilakukan untuk mengadvokasi hak-hak mereka secara kolektif.

Di sisi lain, Turki juga mengatakan sedih dan prihatin dengan larangan yang diberlakukan pada pendidikan tinggi untuk anak perempuan di Afghanistan. Pendidikan merupakan hak asasi mendasar manusia yang harus dinikmati semua individu dan tidak boleh dirampas, atas dasar kesempatan yang sama dan dengan cara yang tidak diskriminatif.

"Sangat penting untuk kemakmuran dan masa depan negara, semua anak perempuan berhak atas pendidikan tanpa terkecuali di Afghanistan, sejalan dengan harapan rakyatnya. Dalam hal ini, kami menyatakan harapan kami agar keputusan tersebut direvisi dan langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil sesegera mungkin," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan menyesalkan keputusan pemerintah sementara Afghanistan yang menolak hak anak perempuan Afghanistan untuk mengenyam pendidikan universitas. Mereka meminta Taliban untuk membatalkan keputusan ini, yang mencengangkan di semua negara Islam dan bertentangan dengan pemberian hak penuh kepada perempuan Afghanistan. Ini utamanya adalah hak atas pendidikan, yang berkontribusi untuk mendukung keamanan, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran bagi Afganistan.

Sejak 15 Agustus tahun ini, otoritas de facto telah melarang anak perempuan bersekolah di sekolah menengah, membatasi kebebasan bergerak perempuan dan anak perempuan, mengecualikan perempuan dari sebagian besar wilayah kerja dan melarang perempuan menggunakan taman, pusat kebugaran, dan pemandian umum. Pembatasan ini berujung pada pengurungan perempuan dan anak perempuan Afghanistan di dinding rumah mereka.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement