REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Penghancuran masjid di India telah memicu kemarahan. Beberapa pekan terakhir rumah ibadah telah menjadi sasaran, di mana aktivis Hindu mengajukan petisi ke pengadilan atau melakukan protes yang menyatakan bahwa itu dibangun di atas kuil Hindu, yang harus dibangun kembali di situs yang sama.
Seruan semacam itu menjadi bagian dari serangkaian serangan terhadap komunitas minoritas India, yang sering dihasut oleh kelompok nasionalis Hindu termasuk pemerintahan India saat ini.
Audrey Truscke, seorang sejarawan Asia Selatan dan seorang profesor di Universitas Rutgers, dalam sebuah artikel tahun 2020 untuk Jurnal Akademik Multidisiplin Asia Selatan, menulis bahwa nasionalisme Hindu atau Hindutva adalah ideologi politik yang menganjurkan supremasi Hindu, khususnya atas Muslim yang terdiri dari sekitar empat belas persen populasi India modern.
"Terlepas dari kesamaan nama, Hindutva berbeda dari Hinduisme, sebuah tradisi keagamaan berbasis luas, meskipun para ideolog Hindutva berusaha untuk menyempitkan dan meratakan tradisi Hindu," tulisnya.
Ideologi politik yang berbahaya ini telah mengawasi orang-orang Muslim yang lain selama beberapa tahun terakhir dan dapat ditelusuri kembali terkait kisah "sukses" pertama gerakan Hindutva, yaitu penghancuran masjid secara ilegal 30 tahun yang lalu.
Saat itu akhir 1980-an. India telah diperintah oleh Partai Kongres sejak 15 Agustus 1947, ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Politik nasional adalah tentang apakah mendukung Partai Kongres atau tidak, dan nasionalisme Hindu adalah ideologi pinggiran.
Di tengah latar belakang inilah gerakan Ram Janmabhoomi, sebuah kampanye untuk 'merebut kembali' situs tempat kelahiran dewa Hindu, Dewa Ram, mulai berkembang.
Aktivis Hindu mengklaim bahwa Masjid Babri dibangun di atas reruntuhan bekas kuil Hindu yang menandai tempat kelahiran Dewa Ram. Masjid abad ke-16 yang dibangun pada masa pemerintahan raja Mughal pertama Babur di Ayodhya, Uttar Pradesh.
Perang salib ini didorong oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang baru lahir dan Vishwa Hindu Parishad (VHP atau Organisasi Hindu Dunia), yang menyerukan pembangunan Kuil Ram sebagai pengganti masjid. Gerakan ini memuncak pada 6 Desember 1992.
Pada hari Sabtu yang menentukan itu, massa berkekuatan 150.000 orang bersenjatakan beliung dan tongkat berkumpul di luar Masjid Babri, meneriakkan slogan-slogan provokatif dan menyatakan bahwa Masjid Babri harus diganti dengan Kuil Ram.
Akhirnya, beberapa berhasil menembus penjagaan polisi, dan segera diikuti oleh massa lainnya, melanjutkan untuk menghancurkan bangunan tersebut. Momen ini menyebabkan kerusuhan yang meluas di seluruh India, di mana gerombolan ekstremis Hindu menargetkan Muslim di seluruh negeri.
Sekitar 2.000 orang tewas dalam kekerasan komunal terburuk sejak Pemisahan India dan Pakistan pada 1947. Kasus pengadilan yang dihasilkan berlarut-larut selama bertahun-tahun, dan dua keputusan penting akhirnya diucapkan lebih dari 25 tahun kemudian.
Pada 2019, Mahkamah Agung India memberikan sebidang tanah yang disengketakan di mana Masjid Babri pernah berdiri di pihak Hindu, yang diizinkan untuk membangun Kuil Ram di situs tersebut. Muslim diberikan lima hektar tanah di tempat lain di Ayodhya untuk membangun masjid.
Tahun berikutnya, pengadilan khusus membebaskan semua orang yang terlibat dalam perusakan masjid, meskipun penghancuran tempat ibadah bersejarah di India adalah ilegal.
Putusan Mahkamah Agung khususnya, menurut banyak pakar politik, bukanlah keputusan hukum dan lebih merupakan pernyataan politik, yang tampaknya telah menerima bahwa India adalah negara Hindu, terlepas dari prinsip-prinsip sekuler yang diabadikan dalam Konstitusi India.
Sementara penilaian diterima secara luas di seluruh spektrum politik, mereka ditangkap oleh pasukan Hindutva yang menggunakannya untuk melegitimasi kekerasan mereka.
"(Nasionalis Hindu) ingin membangun narasi seolah-olah pengadilan telah menerima klaim mereka bahwa agama Hindu adalah yang tertinggi dan tidak perlu memiliki sejarah atau arkeologi untuk mendukungnya," Hilal Ahmed, Associate Professor di Center untuk Studi Masyarakat Berkembang di New Delhi, kepada The New Arab.
Mantan kepala koresponden BBC di India, Mark Tully menambahkan penjelasan soal penghancuran Masjid Babri kala itu. Dia jurnalis yang menyaksikan massa merobohkan bangunan tersebut. "(Penghancuran Masjid Babri adalah) kemenangan paling signifikan bagi nasionalisme Hindu sejak kemerdekaan dan kemunduran paling parah bagi sekularisme," tulis Mark Tully.
Lanskap politik India hingga tahun 1992 dapat digambarkan berpusat di sekitar Partai Kongres, yang telah berkuasa sejak kemerdekaan India pada tahun 1947. Itu akan berubah setelah kubah masjid yang ikonik runtuh. "Penghancuran Masjid Babri adalah titik balik yang mengarah pada biner baru politik India, yaitu sekularisme dan komunalisme," kata Hilal Ahmed.
Kehancuran itu sepenuhnya mengubah percakapan dalam politik India, dan partai-partai dipaksa untuk memilih sisi mana dari pembagian sekuler-komunal yang mereka tempati. BJP adalah dan tetap sangat komunal, dan berusaha mengubah India menjadi negara Hindu.
Peristiwa 1992 mendorong partai dan ideologi Hindutva mereka ke dalam kesadaran nasional. BJP tidak memenangkan pemilihan langsung setelah penghancuran masjid. Mereka bahkan kalah dalam pemilihan lokal di Uttar Pradesh pada 1993, dan masalah penghancuran Masjid Babri tersebut perlahan-lahan tersingkir.
Itu jarang digunakan sebagai papan kampanye oleh partai politik besar, termasuk yang menentang pembongkarannya, dan telah menjadi simbol kekuatan kekerasan nasionalis Hindu yang kadang-kadang diangkat untuk menunjukkan suatu maksud. "Secara bertahap, seluruh masalah kehilangan nilai elektoralnya, dan justru karena alasan itu menjadi masalah simbolis," kata Ahmed.
Penghancuran Masjid Babri adalah momen penting dalam sejarah India modern. Namun, itu mempertahankan sedikit signifikansi di luar simbolisme dan sebagian besar tetap hidup oleh para ideolog Hindutva untuk bertahan sebagai kisah sukses besar dalam 'menaklukkan kembali' tanah yang telah dicuri dari mereka.
Beberapa peristiwa sejak saat itu, seperti pemilihan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014, dianggap lebih signifikan oleh pakar politik dalam menjelaskan kebangkitan modern hegemoni Hindutva.
Partai-partai sekuler dan Muslim India sebagian besar telah pindah, dipaksa untuk terlibat dengan dominasi Hindutva dengan caranya sendiri. Fakta bahwa masjid, bangunan peninggalan, dihancurkan secara ilegal kini terlupakan.
"Jadi akhir masjid Babri dari sudut pandang sosiologis adalah ini. Bagi umat Islam itu non-entitas, tetapi bagi tipe Hindu dan Hindutva radikal, ada kebutuhan untuk menjaga ingatan itu tetap hidup," ujar Ahmed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
