REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Lembaga penelitian, India Hate Lab, yang berbasis di Washington menemukan ujaran kebencian anti-Islam di India melonjak 62 persen pada paruh pertama 2023 dibandingkan enam bulan pertama tahun itu. India Hate Lab menambahkan perang Israel di Gaza memainkan peran besar dalam tiga bulan terakhir.

Dalam laporannya yang dirilis Senin (26/2/2024), India Hate Lab mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian yang mengincar Muslim pada tahun 2023. Sebanyak 225 insiden pada paruh pertama tahun itu dan 413 insiden pada enam bulan terakhir tahun 2023.

Laporan itu menyebutkan 75 persen atau 498 insiden terjadi di negara-negara bagian yang dikuasai partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP) yang diketuai Perdana Menteri Narendra Modi. Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.

Laporan itu menambahkan antara 7 Oktober ketika Hamas menggelar serangan mendadak ke Israel, sampai 31 Desember, terjadi 41 insiden ujaran kebencian terhadap muslim India terkait perang Israel di Gaza. Sekitar 20 persen ujaran kebencian terjadi di tiga bulan terakhir 2023.

Lembaga penelitian itu mengatakan mereka menggunakan definisi ujaran kebencian PBB yaitu bahasa diskriminatif atau berprasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, etnis, kewarganegaraan, ras atau gender.

Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan terjadi perlakuan buruk terhadap muslim selama pemerintah Modi yang naik ke tampuk kekuasaan pada 2014 lalu. Ia diperkirakan akan mempertahankan kekuasaannya setelah pemilihan umum 2024.

Mereka merujuk undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang menurut kantor hak asasi manusia PBB sebut "diskriminatif secara fundamental;" legislasi anti-pindah agama yang menolak hak kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi dan mencabut hak khusus provinsi mayoritas muslim Kashmir.

Di bawah pemerintah Modi juga terjadi penghancurkan properti-properti muslim dengan alasan untuk menghilangkan bangunan ilegal. Negara bagian Karnataka yang dikuasai BPJ juga melarang hijab di dalam kelas.

Pemerintah Modi membantah adanya pelecehan terhadap masyarakat minoritas dan kebijakan-kebijakan mereka bertujuan untuk memberi manfaat pada semua rakyat India. Kedutaan Besar India di Washington dan Kementerian Luar Negeri India belum menanggapi permintaan komentar mengenai laporan India Hate Lab.

Lembaga itu mengatakan mereka melacak aktivitas daring kelompok-kelompok nasionalis Hindu, video ujaran kebencian di media sosial dan mengumpulkan data-data insiden-insiden terpisah yang dilaporkan media India. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika