REPUBLIKA.CO.ID,RABAT–Mantan Perdana Menteri Maroko mengatakan penandatanganan kesepakatan normalisasi dengan Israel sebagai keputusan yang 'menyakitkan.' Dia bahkan mengaku 'ditekan' oleh otoritas yang lebih tinggi untuk melakukan keputusan tersebut.
Dalam wawancara pertamanya setelah meninggalkan kantor September lalu, Salaheddin El-Othmani baru-baru ini berbicara kepada TV Al-Araby tentang empat tahun terakhir yang bermasalah secara politik sebagai kepala pemerintahan di monarki Alaouite.
El-Othmani, seorang aktivis anti-normalisasi yang memproklamirkan diri, membenarkan peran utamanya dalam menandatangani kesepakatan bermasalah pada tahun 2020 yang dikenakan padanya.
"Saat itu [menandatangani kesepakatan normalisasi] menyakitkan dan sulit. Tapi itu adalah keputusan negara dan saya adalah kepala pemerintahan," kata mantan PM Maroko Salaheddin El-Othmani dilansir dari The New Arab, Senin (28/11/2022).
“Namun, posisi pribadi saya tidak pernah berubah. Saya selalu berdiri di pihak Palestina melawan kekerasan Israel,” tambah El-Othmani.
Pada 10 Desember 2020, El-Othmani menandatangani kesepakatan kontroversial dengan mantan penasihat presiden Amerika Jared Kushner dan Penasihat Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat, di tengah kecaman rekan-rekannya di Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD).
Tidak lama kemudian, El-Othmani mengundang kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh ke Rabat dalam sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai upaya putus asa untuk menyelamatkan integritas partai yang melahirkan pemilu. El-Othmani mengatakan dia meyakinkan Haniyeh bahwa posisi partainya tidak berubah meski ada kesepakatan yang kontroversial.
Negara Maroko menyegel kesepakatan itu sebagai langkah diplomatik patriotik yang melayani kepentingannya dalam konflik Sahara Barat, karena AS mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah yang disengketakan dengan imbalan normalisasi dengan Israel.
Normalisasi tersebut memperburuk konflik di dalam partai Islam sederhana yang menyapu bersih pemilu 2011 menyusul pemberontakan protes pro-reformasi di Kerajaan pada tahun yang sama. Setelah satu dekade berkuasa, PJD kalah mayoritas dalam pemilu 8 September tahun lalu dengan hanya 13 kursi. Beberapa pengamat mengaitkan kekalahannya dengan ketidakkonsistenannya dalam masalah hubungan dengan Israel.
Menyusul kekalahan telak partai tersebut, mantan pemimpin populis Abdelillah Benkirane dipanggil kembali ke kepemimpinan PJD setelah El-Othmani mengundurkan diri dari posisinya.
\"Kami memang membuat kesalahan selama bertahun-tahun berkuasa. Kami mengakuinya dan kami menariknya kembali. Ya, normalisasi adalah sebuah kesalahan,\" kata Benkirane dalam pidato publik pertamanya di bulan Mei setelah lima tahun \'keheningan politik\'.
Rabat sebelumnya menjalin hubungan dengan Tel Aviv, setelah penandatanganan perjanjian perdamaian Oslo pada tahun 1993. Menyusul pemberontakan Palestina (Intifada) pada tahun 2000, Kerajaan memutuskan untuk memutuskan hubungannya yang baru terjalin dengan Israel.
Meskipun bergabung dengan kesepakatan Abraham, perasaan anti-normalisasi tetap hidup dalam masyarakat Maroko saat protes bulanan pro-Palestina terus mengguncang Kerajaan Afrika Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika