Barghouti menambahkan dunia harus melihat hasil dari sikap diamnya atas kejahatan berturut-turut Israel dalam beberapa dekade terakhir. Diperlukan untuk menjatuhkan sanksi dan boikot terhadap pemerintah Israel dan menyatakan partai Ben-Gvir sebagai partai teroris.
Ben-Gvir telah lama menjadi lawan sengit kenegaraan Palestina, pernah menjadi pemukim di Tepi Barat, yang diduduki Israel dalam perang 1967. Dia terlihat mengacungkan senjata ke arah demonstran Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki selama kampanye pemilu.
Ben-Gvir juga mendukung doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa, sebuah situs suci bagi Muslim dan Yahudi. Lokasi tersebut telah berulang kali menyaksikan bentrokan antara Muslim dan pengunjung Yahudi yang menentang aturan yang melarang sholat oleh non-Muslim. Dia juga berjanji memberlakukan pembatasan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahanan Palestina.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan kesepakatan yang melibatkan Ben-Gvir akan memiliki potensi dampak bencana pada konflik Israel-Palestina dan menghambat kebangkitan kembali negosiasi antara kedua belah pihak, yang terhenti pada 2014.
Kementerian sekali lagi menuntut agar masyarakat internasional bereaksi terhadap perkembangan dan menekan pemerintah yang akan datang untuk memastikan bahwa kebijakan rasis terhadap Palestina tidak dilaksanakan.
Kepala Departemen Politik Hamas di Gaza, Basem Naim, mengatakan menunjuk Ben-Gvir untuk posisi ini seperti menunjuk penjahat buronan sebagai gubernur polisi. "Dari sudut pandang kami, sebagai warga Palestina, masalah ini tidak akan jauh berbeda karena esensi dari pekerjaan dinas keamanan Zionis adalah rasis dan didasarkan pada penindasan terhadap warga Palestina dan bekerja untuk melecehkan mereka dengan segala cara,” kata Naim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
