REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Diplomat Arab di Inggris telah mendesak Perdana Menteri Inggris Liz Truss yang baru diangkat untuk tidak memindahkan kedutaan Inggris ke Yerusalem. Sebuah surat pribadi yang dikirim oleh para diplomat yang menentang langkah tersebut mendapat dukungan dari semua negara Arab yang diwakili di London menurut laporan The Guardian.

Surat itu dikirimkan seminggu setelah Truss mengatakan dia sedang mempertimbangkan relokasi kedutaan. Beberapa diplomat Arab juga percaya bahwa jika Truss melanjutkan rencananya untuk memindahkan kedutaan, kesepakatan perdagangan bebas antara Inggris dan Dewan Perusahaan Teluk yang akan diselesaikan tahun ini dapat terancam, menurut The Guardian.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara beberapa orang Palestina berharap Yerusalem Timur yang diduduki, yang dianeksasi pada tahun 1967 menjadi ibu kota negara masa depan mereka. Sebagian besar kedutaan berbasis di Tel Aviv daripada Yerusalem karena pandangan internasional bahwa tidak ada pihak yang memiliki kedaulatan atas kota suci tersebut.

Para diplomat Arab yang mendukung Kesepakatan Abraham yang menormalkan hubungan antara Israel dan UEA dan Bahrain pada 2020, khawatir bahwa keputusan mereka untuk menandatangani kesepakatan dengan Israel akan dilihat sebagai apa yang membuat negara-negara memutuskan untuk melanggar tabu memindahkan misi diplomatik mereka ke Yerusalem.

Dilansir dari The New Arab, Sabtu (1/10/2022), sekutu Uni Eropa dilaporkan telah menyarankan Inggris agar tidak melakukan langkah tersebut dan berspekulasi bahwa Truss mengambil inisiatif agar diperhatikan sebagai kekuatan yang mengganggu.

Sementara Truss mengatakan pekan lalu bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan Inggris ke Yerusalem, ke sambutan hangat dari Israel. Ini mengikuti keputusan Donald Trump yang sangat kontroversial pada 2018 untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem.

Husam Zomlot, Duta besar Palestina di London, mengatakan bahwa realisasi langkah apa pun yang akan merusak solusi dua negara akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan tanggung jawab bersejarah Inggris. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika