REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa’adi menanggapi peristiwa adanya dugaan kekerasan di pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
Wamenag menyampaikan prihatin dan belasungkawa atas wafatnya seorang santri, dan dengan kejadian ini Wamenag berharap pondok pesantren Gontor dan yang lainnya melakukan evaluasi serta perbaikan.
"Pertama, saya sangat prihatin dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di pondok pesantren Gontor. Saya ikut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya AM santri pondok pesantren Gontor, korban dari aksi kekerasan seniornya. Semoga almarhum husnul khotimah dan diberi tempat yang mulia di surga Allah SWT. Saya juga berharap hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari," kata Kiai Zainut kepada Republika.co.id, Senin (12/9/2022).
Kiai Zainut mengatakan, Menteri Agama sudah meminta kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Ponorogo untuk melakukan pengecekan awal di TKP, dan membentuk tim investigasi.
Tim investigasi akan melakukan koordinasi dengan KPAI, kepolisian setempat dan berbagai pihak yang terkait untuk mendapatkan keterangan secara lengkap serta komprehensif untuk bahan evaluasi dan mengambil kebijakan.
"Semoga dengan adanya kejadian ini, pondok pesantren Gontor dan juga pondok pesantren lainnya melakukan evaluasi dan perbaikan dari berbagai kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan lainnya yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan," ujar Wamenag.
Wamenag meyakini bahwa yang terjadi di pondok pesantren Gontor adalah bentuk kelalaian dan tindakan pribadi dari oknum santri yang bertindak berlebihan serta melampaui batas kewajaran. Bukan bagian dari kebijakan umum di pondok pesantren Gontor.
"Untuk hal tersebut saya mengimbau kepada para wali santri untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengasuh pondok pesantren Gontor. Percayalah bahwa pesantren adalah tempat yang aman bagi anak-anak belajar," jelas Kiai Zainut yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wamenag menegaskan, pihaknya mendukung langkah kepolisian untuk memproses secara hukum kepada para pelaku kekerasan. Supaya mendapatkan sanksi yang setimpal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika