REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO–Seorang anggota parlemen Mesir telah meminta otoritas terkait untuk campur tangan dan mengakhiri praktik diskriminatif kepada perempuan berhijab di negaranya. Terutama diskriminasi yang terjadi di beberapa kafe dan restoran, serta perusahaan pengembangan real estat.
Anggota Dewan Mesir, Samira El-Gazzar, mengatakan bahwa bisnis semacam itu mendiskriminasi Muslimah yang mengenakan jilbab.
Dia membuat komentarnya setelah penyelidikan BBC menetapkan adanya diskriminasi semacam itu dalam masyarakat Mesir.
Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (31/8/2022), menurut penyelidikan BBC, restoran dan kafe telah menolak untuk melayani wanita berhijab, sementara beberapa perusahaan real estate juga menolak untuk menjual rumah kepada mereka.
Anggota parlemen itu menyatakan penolakannya terhadap praktik semacam itu, yang dia gambarkan sebagai "diskriminatif dan rasia menekankan bahwa tindakan-tindakan tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Mesir di mana mayoritas perempuan mengenakan cadar.
Legislator lain, Amira Saber juga mengkritik jenis diskriminasi yang diungkapkan BBC. Dia ingin memastikan diskriminasi tidak terjadi kepada siapapun.
"Jika kita terus mendiskriminasi satu sama lain, kita akan hidup dalam gelembung tertutup dalam masyarakat di mana tidak ada yang mengerti satu sama lain," katanya.
"Konstitusi Mesir dengan jelas melarang diskriminasi semacam itu. Saya pasti akan menggunakan posisi parlemen saya untuk bertanya kepada pejabat di pemerintahan bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi. Jika itu terjadi, yang bersalah harus dihukum," tambahnya.
Laporan dalam beberapa tahun terakhir telah mengungkapkan bahwa wanita yang mengenakan hijab dicegah dari pekerjaan dan ditolak layanan di tempat umum. Mereka juga dilarang menghadiri konser atau mendatangi pantai tertentu.
Baca juga : Prancis Kembali Usir Imam Masjid
Ikuti Whatsapp Channel Republika