REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Sekretaris Jenderal Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran, Kazem Gharibabadi, meminta semua pemerintah di dunia untuk berhenti membebaskan teroris di seluruh dunia dari hukuman atas kejahatannya. Hal ini dia sampaikan pada momentum Hari Kontra-Terorisme di Iran.
Gharibabadi memperingatkan bahwa setelah lebih dari tujuh dekade ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, publik dunia saat ini sedang dipengaruhi oleh ekstremisme, kebencian, dan kekerasan.
"Jika dulu perang dunia menjadi alasan utama di balik kematian jutaan manusia di seluruh dunia, kini telah digantikan oleh terorisme, yang menyebabkan kematian ribuan orang tak berdosa," kata dia dalam sebuah pernyataan, dilansir laman Fars News, Rabu (31/8/2022).
Fenomena kejahatan terorisme sebagai penggunaan instrumental oleh negara-negara tertentu telah menyebabkan kematian orang tak bersalah di berbagai tempat di seluruh dunia setiap hari.
Dia juga menekankan, terorisme telah memamerkan penampilan barunya, misalnya menggunakan drone dalam terorisme, bioterorisme, dan terorisme siber.
"Penggolongan terorisme ke dalam jenis baik dan buruk adalah semacam penyalahgunaan fenomena untuk mendistorsi pola pikir saingan dan memberikan pembebasan kepada teroris, sementara kejahatan mereka tidak akan pernah kedaluwarsa berdasarkan hukum pidana internasional," kata Dewan Tinggi HAM Iran dalam pernyataannya.
Gharibabadi mengeklaim, Iran adalah korban utama terorisme di dunia. Sebab, terjadi pembunuhan terhadap lebih dari 17 ribu orang tak bersalah dalam empat dekade, serta pembunuhan ilmuwan Iran dan tokoh penting, khususnya Letnan Jenderal Qassem Soleimani. Ini adalah salah satu contoh terang-terangan rekayasa terorisme terhadap Iran.
Saat ini, negara-negara Barat khususnya Serikat telah berubah menjadi tempat persembunyian yang aman bagi kelompok teroris seperti MEK dan pemerintah ini memberikan dukungan politik, keamanan, informasi, teknis, keuangan, dan media kepada para teroris.
Markas Besar HAM dan Kehakiman Iran mengutuk keras segala jenis terorisme dan sangat menentang kebijakan negara-negara Barat tertentu seperti Amerika Serikat, yang berusaha untuk mengklasifikasikan terorisme menjadi baik dan buruk. Iran menganggap Hari Kontra-Terorisme sebagai hari untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang mendukung terorisme.
Mengacu pada Piagam PBB, Gharibabadi menambahkan, Iran menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan negara-negara tetangganya di tingkat geografis dan bertekad untuk melakukan pertarungan inklusif dan terarah melawan fenomena jahat di Asia Barat.
Di Iran, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kontra-Terorisme karena bertepatan dengan pembunuhan presiden, perdana menteri, dan rombongan mereka di Teheran pada 1981.