Rabu 31 Aug 2022 15:31 WIB

Mahkamah Agung India Tutup Kasus Pembongkaran Masjid Babri

Pada 2019, Masjid Babri dibongkar dan sebuah kuil dibangun di atasnya.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Ani Nursalikah

Foto: AP/Rajesh Kumar Singh

Tepi Sungai Sarayu didekorasi pada malam upacara peletakan batu pertama sebuah kuil yang didedikasikan untuk dewa Hindu Ram di Ayodhya, India, Selasa, 4 Agustus 2020. Upacara peletakan batu pertama hari Rabu menyusul keputusan Mahkamah Agung India November lalu yang mendukung pembangunan kuil Hindu di situs sengketa di negara bagian Uttar Pradesh. Orang Hindu percaya bahwa dewa mereka, Ram, lahir di lokasi itu dan mengklaim bahwa Kaisar Muslim Babur membangun sebuah masjid di atas sebuah kuil di sana. Masjid Babri abad ke-16 dihancurkan oleh kelompok Hindu garis keras pada bulan Desember 1992, memicu kekerasan besar-besaran Hindu-Muslim yang menewaskan sekitar 2.000 orang. Mahkamah Agung India Tutup Kasus Pembongkaran Masjid Babri

REPUBLIKA.CO.ID, UTTAR PRADESH -- Mahkamah Agung India menutup proses kasus penistaan yang timbul dari pembongkaran Masjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh pada Selasa (30/8/2022). Masjid itu dibongkar oleh ekstremis pada 1992 dan memicu konflik besar di negara tersebut.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim SK Kaul mengatakan masalah ini tidak bisa lagi diproses sekarang dan akan merujuk pada putusan hakim konstitusi pada November 2019. Keputusan pengadilan konstitusi pada 9 November 2019, membuka jalan bagi pembangunan sebuah kuil di situs yang disengketakan di Ayodhya dan mengarahkan Pusat untuk membagikan sebidang lima hektare untuk membangun sebuah masjid.

Baca Juga

Saat menutup proses penistaan ini, majelis menyebut bahwa masalah itu seharusnya dibawa ke persidangan lebih awal. Penasihat yang muncul untuk pemohon mengatakan kepada majelis, juga terdiri dari Hakim A S Oka dan Vikram Nath, bahwa pembelaan kasus penistaan itu tertunda untuk waktu yang lama dan pemohon telah meninggal pada 2010.

“Saya menghargai fakta bahwa masalah ini seharusnya muncul lebih awal,” kata Hakim Kaul, dilansir dari Khaleej Times, Selasa (30/8/2022).

Penasehat hukum pemohon mengatakan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi pada 1992 dilanggar dan setelah itu, petisi kasus penistaan diajukan. Dia mengatakan hampir 30 tahun telah berlalu dan pemohon telah mengajukan beberapa permohonan untuk mendaftarkan masalah tersebut.

“Saya menghargai perhatian Anda. Tapi, sekarang tidak ada yang bertahan dalam masalah ini,” kata Hakim Kaul.

“Anda tidak bisa terus mencambuk kuda yang mati," tambah Hakim.

“Kami berusaha mengambil hal-hal lama. Beberapa mungkin bertahan, dan beberapa mungkin tidak bertahan. Sekarang, Anda memiliki vonis penuh yang disampaikan oleh majelis yang lebih besar,” katanya.

Majelis mencatat dalam perintahnya bahwa pemohon telah meninggal dunia dan masalah tersebut telah diselesaikan oleh majelis konstitusi pada November 2019. "Bagaimanapun, kasus itu benar-benar tidak bertahan untuk dipertimbangkan. Kasus penistaan ditutup," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika