REPUBLIKA.CO.ID., LONDON -- Perdana Menteri Inggris yang baru harus menyelesaikan Islamofobia “sistemik” di Partai Konservatif yang berkuasa dengan serius, kata kepala organisasi Muslim terkemuka di Inggris.
Saat partai mencari pengganti Perdana Menteri Boris Johnson, siapa pun yang menang “harus mewakili semua orang dan mereka harus memastikan bahwa mereka melakukannya dengan adil,” kata Zara Mohammed, sekretaris jenderal Dewan Muslim Inggris.
“Kami ingin melihat kandidat baru ini benar-benar menanggapi masalah ini dengan serius, karena ini cukup mendalam,” katanya dalam sebuah wawancara eksklusif yang diterbitkan oleh surat kabar Inggris Metro, Kamis.
“Kami mendata lebih dari 300 kasus, serta anggota senior partai sendiri mengeluhkan masalah tersebut.”
Dia menekankan perlunya “komitmen tidak bertoleransi terhadap Islamofobia – sebuah janji partai bahwa akan ada tindakan di mana ada komentar Islamofobia, apakah itu pemecatan, apakah itu disiplin.”
Pimpinan partai harus menjelaskan bahwa perilaku seperti itu “benar-benar tidak dapat diterima,” tambahnya.
Mohammed tidak membahas salah satu dari lima kandidat yang tersisa dalam perebutan jabatan perdana menteri, tetapi menyebut Johnson berkomentar yang membandingkan wanita yang mengenakan burqa dengan "kotak surat dan perampok bank."
“Kami belum melihat permintaan maaf tentang itu. Saya pikir dampak yang terjadi pada wanita Muslim itu nyata,” katanya.
“Kami memang melihat lonjakan kejahatan rasial, terutama terhadap wanita Muslim yang mengenakan burqa atau kerudung setelah [pernyataan] itu, dan bahkan kepercayaan pada rasis dan fanatik yang merasa bahwa mereka berhak untuk mengatakan hal-hal seperti itu atau melakukan hal-hal seperti itu.”
Dia mengatakan komunitas Muslim merasa ada kurangnya “penjangkauan yang efektif” dari pemerintah Johnson.
“Saya pikir inilah saatnya bagi kita untuk melihat kepemimpinan yang inklusif, yang bersedia bekerja dengan komunitas Muslim dan semua komunitas. Kami ingin melihat itu di seluruh spektrum politik, tetapi tentu saja di Konservatif dengan pemilihan kepemimpinan yang akan datang, ”katanya.
“Bisakah kita mendapatkan politik yang bisa kita banggakan, bukan yang memalukan?”
Markas Besar Kampanye Konservatif mengatakan tidak dapat berkomentar sampai akhir pemilihan perdana menteri pada bulan September.
Ikuti Whatsapp Channel Republika