REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pengawasan terhadap hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Wapres secara khusus meminta rumah pemotongan dan tempat pemasaran hewan memastikan ternak yang dijual bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).
"Jadi (pemerintah) meminta kepada tempat pemotongan-pemotongan dan pemasaran supaya mengawasi jangan sampai ada yang sakit dan kemudian dijual di pasar, ini diawasi," kata Wapres kepada wartawan usai meresmikan Kampus Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022).
Pernyataan Wapres ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Wapres ingin memastikan hewan-hewan qurban sehat dan tidak terkena virus PMK.
Pemerintah kata Wapres, saat ini telah melakukan vaksinasi kepada hewan-hewan ternak untuk menekan jumlah hewan yang terjangkit virus tersebut. Pemerintah juga terus menambah pengadaan vaksin PMK.
"Pemerintah sekarang justru mengimport lagi vaksin (PMK)," ungkapnya.
Selain itu, kata Wapres, untuk hewan ternak yang terjangkit, dilakukan pemindahan dari hewan-hewan yang sehat. Dengan begitu, ia berharap bisa menekan penyebaran PMK pada hewan ternak.
Dia menambahkan, dari hasil laporan yang diterimanya juga, banyak hewan terinfeksi sudah pulih.
"Jangan sampai nanti itu (terinfeksi), sesuai saat ini akan Idul kurban, ini ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan dikeluarkan MUI, kalau yang ringan masih boleh, kalau yang berat tidak boleh," ujar Wapres.
Sebelumnya, sebanyak 19 provinsi dan 208 kabupaten/kota di Indonesia yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternaknya. Data itu berdasarkan website Siagapmk.id per Selasa (21/6/2022) kemarin.
"Sampai hari ini (kemarin, red) terdapat 19 provinsi dan 208 kabupaten kota yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan persnya secara daring, Selasa (21/6/2022).
Wiku mengatakan, dari 19 provinsi yang terinfeksi tersebut, ada lima provinsi tertinggi kasus PMK. Lima daerah itu yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Wiku mengatakan, di tengah penanganan kasus Covid-19 yang masih dinamis, pemerintah juga berupaya secara cepat mengantisipasi ancaman PMK pada hewan ternak yang kembali merebak di Indonesia.
Pemerintah, kata Wiku, segera melakukan vaksinasi pada hewan ternak dan menjaga distribusi hewan ternak tetap terkendali. "Saat ini Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dipimpin langsung oleh Kemenko perekonomian serta berbagai stakeholder lainnya melakukan kolaborasi lintas sektor dalam bersama-sama menyelesaikan wabah PMK di Indonesia ini," ujar Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika