Pada Selasa (14/6/2022), 12 orang terkemuka, termasuk mantan hakim dan pengacara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, mengirim surat kepada hakim agung India. Surat ini berisikan desakan untuk mengadakan sidang atas pembongkaran yang dilakukan serta menyebut aksi ini ilegal dan suatu bentuk hukuman di luar hukum kolektif.

Mereka menuduh Pemerintah Uttar Pradesh yang dipimpin oleh Yogi Adityanath, seorang biksu Hindu yang menjadi politisi partai, menekankan perbedaan pendapat dengan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Dua orang yang memprotes pernyataan juru bicara BJP meninggal karena luka tembak dalam bentrokan dengan polisi di Ranchi, ibu kota negara bagian Jharkhand, Jumat (10/6/2022) minggu lalu.

Beberapa negara mayoritas Muslim juga mengkritik pernyataan tersebut. Pengunjuk rasa di Bangladesh menyerukan boikot produk India, membuat pemerintah India berjuang dengan keras menahan reaksi diplomatik.

Kekerasan terhadap Muslim oleh nasionalis Hindu yang didorong sikap diam Modi meningkat secara teratur. Hal ini terjadi sejak ia terpilih sebagai perdana menteri pada 2014. Muslim telah menjadi sasaran karena makanan atau pakaian mereka, maupun karena pernikahan antaragama.

Kelompok hak asasi Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh partai Modi memalingkan wajah dari fakta ini, bahkan terkadang memungkinkan ujaran kebencian terhadap Muslim. Muslim terdiri dari 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India, yang merupakan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika