Rabu 15 Jun 2022 14:53 WIB

Mayoritas Orang Israel Tolak Partai Arab di Pemerintahan

Survei ini terungkap dalam jajak pendapat Channel 12.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Ani Nursalikah
Muslimah berjilbab pertama yang menjadi anggota parlemen Israel atau Knesset Iman Yassin Khatib memegang kain tradisional Palestina di Nazareth, Israel.  Khatib bergabung dalam koaliasi Arab, Joint List. Mayoritas Orang Israel Tolak Partai Arab di Pemerintahan
Foto: REUTERS/Ammar Awad
Muslimah berjilbab pertama yang menjadi anggota parlemen Israel atau Knesset Iman Yassin Khatib memegang kain tradisional Palestina di Nazareth, Israel.  Khatib bergabung dalam koaliasi Arab, Joint List. Mayoritas Orang Israel Tolak Partai Arab di Pemerintahan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Mayoritas orang Israel diketahui tidak ingin melihat partai Arab dalam pemerintahan masa depan. Survei ini terungkap dalam jajak pendapat Channel 12 milik otoritas Pendudukan yang diterbitkan kemarin.

 

Baca Juga

Pertanyaan utama jajak pendapat, "Apakah Anda mendukung, atau menentang memiliki partai Arab dalam koalisi di masa depan?" mengungkapkan 56 persen responden mengatakan mereka menentangnya dan 31 persen mengatakan mereka mendukung.

 

 

Selain itu, 51 persen warga Arab mendukung kerja sama Yahudi-Arab dalam pemerintahan, sementara 62 persen orang Yahudi menolak. Dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (14/6/2022), menurut Haaretz, hanya 35 persen dari mereka yang disurvei mengatakan mereka yakin koalisi yang berkuasa harus tetap berkuasa.

Koalisi menandai satu tahun di kantor kemarin, tetapi berjuang untuk bertahan hidup.  Jajak pendapat Channel 12 menunjukkan, jika pemilihan akan dilakukan sekarang, Likud Benjamin Netanyahu akan tetap menjadi partai terbesar di Knesset (parlemen) dengan 36 dari 120 kursi.

Netanyahu, yang sekarang menjadi pemimpin oposisi dan berjanji akan kembali meskipun dia diadili atas tuduhan korupsi mengatakan pemerintah mengadakan salah satu pemakaman terpanjang dalam sejarah. Setelah berminggu-minggu pertengkaran antara mitra, tanda paling jelas dari kelemahan koalisi datang pekan lalu ketika RUU untuk memperbarui perpanjangan hukum pidana dan perdata Israel untuk pemukim di Tepi Barat yang diduduki dikalahkan di Parlemen.

 

Kekalahan itu telah mendekatkan prospek pemilihan kelima dalam tiga tahun, meskipun RUU itu kemungkinan akan dikembalikan ke Knesset untuk upaya kedua sebelum akhir bulan. Undang-undang pemukim, yang biasanya mendapat dukungan luas di Parlemen, dan telah berulang kali diperbarui selama lima dekade terakhir, menjadi korban dari iklim yang semakin pahit antara pemerintah dan oposisi.

 

Koalisi Bennett-Lapid yang berkuasa dibentuk dari 61 anggota Knesset, yang terdiri dari delapan partai Israel, pada Juni 2021. Setelah berminggu-minggu pertengkaran di antara para mitra, tanda paling jelas dari kelemahan koalisi muncul minggu lalu ketika RUU untuk memperbarui perpanjangan pidana Israel  dan hukum perdata untuk pemukim di Tepi Barat yang diduduki dikalahkan di Parlemen.

 

Kekalahan itu telah mendekatkan prospek pemilihan kelima dalam tiga tahun, meskipun RUU itu kemungkinan akan dikembalikan ke Knesset untuk upaya kedua sebelum akhir bulan. Undang-undang pemukim, yang biasanya mendapat dukungan luas di Parlemen, dan telah berulang kali diperbarui selama lima dekade terakhir, menjadi korban dari iklim yang semakin pahit antara pemerintah dan oposisi. Koalisi Bennett-Lapid yang berkuasa dibentuk dari 61 anggota Knesset, yang terdiri dari delapan partai Israel pada Juni 2021.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement