Hingga kini Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Kementerian Dalam Negeri India belum memberikan komentar perihal video yang menyudutkan muslim yang dibuat influenser tersebut. Dengan lebih dari 1,3 miliar orang dan penggunaan internet yang terus meningkat, India merupakan yurisdiksi penting dan menguntungkan bagi perusahaan media sosial.
Namun, dukungan populer untuk agenda nasionalis Hindu dari BJP Modi menempatkan perusahaan teknologi besar di tempat ketika harus menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan pembatasan konten kebencian. Laporan itu juga mencatat bahwa perpecahan agama di India sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum YouTube muncul. Kemudian setelah munculnya media sosial, semakin memperparah permusuhan antarumat beragama khususnya minoritas muslim.
Laporan itu muncul di tengah kontroversi yang sedang berlangsung di India setelah dua mantan pejabat BJP membuat pernyataan yang menghina Nabi Muhammad di saluran berita dan media sosial, menyeret New Delhi ke dalam perselisihan diplomatik dengan beberapa mitra dagang Timur Tengah. Hal ini juga menyebabkan bentrokan agama sporadis di beberapa bagian India.
Polisi telah menangkap seorang YouTuber dari wilayah utara Kashmir yang rawan pemberontakan karena diduga mengunggah video yang menunjukkan pemenggalan kepala salah satu pejabat yang diskors, media lokal melaporkan, yang mencerminkan tantangan untuk membatasi pesan kebencian di platform tersebut.
Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos bulan lalu, Chief Executive Officer YouTube Susan Wojcicki mengatakan platform tersebut menghadapi ujian dalam menjaga agar orang-orang dapat membuat informasi yang salah dan memastikannya memahami apa adanya. Dia mengatakan YouTube hanya melewatkan sekitar 10 hingga 12 video yang melanggar konten per 100 ribu tampilan video di platform, mengutip penelitian terbaru perusahaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika