Khairul Islam, seorang pengungsi Rohingya di Bangladesh, mengatakan kepada VOA bahwa Myanmar harus diadili karena genosida. Mereka juga berharap, kelompok internasional dapat menjatuhkan sanksi ekonomi untuk mengendalikan Myanmar. 

“Jika tidak, Myanmar tidak akan mendengarkan siapa pun. Mereka tidak pernah melakukannya di masa lalu,” kata Khairul Islam.

AS telah menjatuhkan sanksi pada elemen militer Myanmar dan telah mengalokasikan hampir satu juta dolar AS untuk mendukung penyelidikan dan dokumentasi kejahatan paling mengerikan yang dilakukan di Myanmar. "Amerika Serikat berkomitmen mengejar kebenaran dan keadilan bagi para korban dan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini dan atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di seluruh Burma," kata Price.

Bulan lalu, Pengadilan Internasional yang berbasis di Belanda melanjutkan prosesnya dalam gugatan yang menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis dan genosida. Gambia, yang didukung oleh Organisasi Kerja Sama Islam, mengajukan gugatan pada 2019.

Pada Desember 2019, pemimpin sipil Myanmar sebelumnya, peraih Nobel Aung San Suu Kyi, membela tindakan militer di negara bagian Rakhine sebagai tanggapan terhadap militan. Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto Myanmar pada saat pembantaian tahun 2017, ditangkap dalam kudeta Februari 2021. Dia tidak disebutkan namanya dalam dekrit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika