Komandan angkatan bersenjata Myanmar telah berada di bawah sanksi AS atas perannya dalam kekejaman sejak Desember 2019. Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Selasa (22/3/2022) mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Myanmar tidak pernah terlibat dalam tindakan genosida dan tidak memiliki niat genosida untuk kelompok mana pun. Pernyataan itu menyebut komentar Blinken bermotivasi politik dan sama saja dengan mencampuri urusan dalam negeri negara berdaulat.

Berbagai kelompok hak asasi manusia juga telah mendokumentasikan dan melaporkan apa yang mereka sebut pembunuhan sistematis dan meluas, pemerkosaan dan pemindahan minoritas Rohingya di Myanmar, yang sebagian besar mengungsi di negara tetangga Bangladesh. Muslim membentuk sekitar 4,3 persen dari populasi Myanmar yang berjumlah 54 juta jiwa.

“Pada 2016 dan 2017, militer Burma melancarkan gelombang kekerasan mengerikan di negara bagian Rakhine utara terhadap Rohingya yang mayoritas Muslim, yang pada saat itu, Amerika Serikat simpulkan sebagai pembersihan etnis,” ujar Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price.

Aktivis hak asasi manusia mengharapkan langkah AS meningkatkan upaya berkelanjutan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku genosida dan kejahatan serius lainnya, serta memberikan keadilan dan dukungan bagi para korban. Tetapi yang lain meminta mengambil pendekatan menunggu dan melihat.

“Hanya dengan mengatakan genosida telah dilakukan di Myanmar terhadap Rohingya tidak cukup baik,” kata Direktur Pusat Studi Genosida di Universitas Dhaka di Bangladesh, Imtiaz Ahmed.

“Saya pikir kita perlu melihat apa yang akan terjadi setelah pernyataan itu,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika