Selain itu, alumni AL-Azhar juga meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap para pelaku praktik ekonomi yang memonopoli dengan cara menimbun barang dan menjualnya dengan harga tinggi di saat masyarakat sedang membutuhkan. Dalam fikih Islam, menurut Muchlis, ini dikategorikan sebagai ihtikar yang hukumnya haram.
“Para ulama fikih dari seluruh mazhab bersepakat haram hukumnya menimbun dan memonopoli barang karena membuat orang banyak susah dan menderita. Di situ ada unsur merugikan dan menzalimi orang lain, sehingga masuk kategori harta yang diperoleh secara batil. Rasulullah bersabda, pelaku praktik monopoli (dalam ekonomi) adalah pendosa,” kata Muchlis.
Sedangkan dalam rekomendasi yang terakhir, Muchlis menyatakan bahwa dalam rangka menyukseskan presidensi Indonesia dalam forum G20, para peserta Multaqa Nasional mendukung penuh Pemerintah Indonesia.
“Sehubungan dengan itu, sesuai dengan nilai-nilai wasathiyah Islam, para alumni Al-Azhar berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat memastikan terwujudnya prinsip keseimbangan, keadilan, kemaslahatan dan keberlanjutan dalam program-program pembangunan,” jelas Muchlis.
Multaqa dihadiri sebanyak 350 alumni Al-Azhar Mesir dari berbagai daerah di Indonesia. Multaqa Nasional ke-7 alumni Al-Azhar Mesir ini mengangkat tema “Mempromosikan Nilai-Nilai Wasathiyyah Islam untuk Mendorong Capaian Kinerja Pembangunan Berkelanjutan; Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.”
Pertemuan ini menghadirkan para pakar dari berbagai bidang keahlian, seperti TGB Dr M Zainul Majdi (Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia), dan Prof Dr Ibrahim al-Hud Hud (Mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir).
Selain itu, ada pula Erick Tohir (Meneg BUMN), H Hery Gunardi (Dirut Bank Syariah Indonesia), Prof Irwan Trinugroho (Pakar Bidang Green Economics dari UNS), Dr Yuli Yasin (Badan Wakaf Indonesia), dan Prof Dr H Masnun Tahir (Rektor Universitas Islam Negeri Mataram).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
