Hussain telah menggunakan megafonnya untuk mengutuk serangan selama sholat Jumat di sebuah masjid Syiah di Peshawar, Pakistan, dan mempertimbangkan kontroversi yang mendorong penutupan sekolah di negara bagian Karnataka, India.
"Kebebasan beragama termasuk kemampuan untuk memilih pakaian keagamaan seseorang. Larangan jilbab di sekolah melanggar kebebasan beragama dan menstigmatisasi serta meminggirkan perempuan dan anak perempuan," tuturnya.
Selain itu, Hussain juga bicara soal invasi Rusia ke Ukraina yang telah menuai kecaman di seluruh dunia. "Kami mendesak Kremlin untuk menghentikan kekerasan brutalnya terhadap korban tak berdosa serta situs agama dan budaya," ungkapnya.
Hussain adalah orang keenam dalam jabatan itu sejak Kongres membentuk Kantor Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri pada tahun 1998. Dia dan dua pendahulunya yang terbaru muncul bersama akhir pekan lalu di sebuah konferensi antaragama di Keller. Keduanya ialah Rabi David Saperstein, seorang pemimpin di Reformasi Yudaisme yang menjabat selama masa kedua Obama, dan Sam Brownback, seorang pejabat Trump dan mantan senator dari Kansas.
Menurutnya, ada lebih dari sekedar merangkul pluralisme dan toleransi, karena ini juga masalah keamanan nasional. "Negara yang melindungi HAM dan kebebasan beragama cenderung lebih damai dan stabil. Dan negara yang tidak cenderung pada hal tersebut kurang stabil," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
