Kegaduhan terkait hijab ini juga telah memicu kekhawatiran akan adanya marginalisasi (peminggiran) lebih lanjut terhadap Muslim di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partai nasionalis Hindunya Bharatiya Janata Party (BJP).
Kontroversi hijab dimulai pada akhir Desember tahun lalu di sebuah perguruan tinggi di Udupi, sebuah distrik di pesisir Karnataka, ketika sekelompok enam gadis Muslim diusir dari kelas karena mereka mengenakan jilbab. Pejabat di perguruan tinggi tersebut mengatakan gadis-gadis itu melanggar aturan berpakaian sekolah.
Namun, kelompok gadis Muslim itu menanggapi dengan protes dan menantang aturan tersebut. Mereka berdiam di luar kelas dan melewatkan pelajaran penting.
Para gadis dan pendukung mereka mengatakan melarang siswa dari kelas untuk mengenakan jilbab adalah pelanggaran hak mereka untuk menjalankan agama mereka dan hak mereka atas pendidikan.
Seorang aktivis yang mengepalai Organisasi Pelajar Islam India, Mohammad Salman, mengatakan kepada Nikkei bahwa larangan jilbab bertujuan memaksakan homogenitas budaya dengan umat Hindu. Selain itu, menciptakan hambatan bagi perempuan Muslim yang berjuang masuk ke lembaga pendidikan dan pekerjaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
