Pada Januari, para tetangga menggantung spanduk hitam-putih besar di seberang lokasi masjid yang dituliskan: “Orang Korea didahulukan!”Seorang warga korea, Kim Jeong-suk mengatakan, ia tidak menentang agama Islam dan tidak menentang mahasiswa muslim tinggal di sana. Hanya saja, ia tidak bisa menerima pembangunan masjid tersebut. kata, seorang warga Korea berusia 67 tahun yang menentang masjid.

“Kami tidak bisa memiliki fasilitas keagamaan baru di lingkungan kami yang padat, apakah itu Islam, Buddha atau Kristen,” ujarnya.

Lingkungan itu sudah memiliki 15 gereja Kristen, termasuk satu sekitar 30 meter dari lokasi masjid.

Banyak dari tanda-tanda ofensif telah dihapus setelah Komnas HAM pemerintah turun tangan Oktober lalu. Konstruksi tetap ditangguhkan karena kedua belah pihak membawa kasus mereka ke pengadilan, tetapi pengacara hak asasi manusia mengatakan diskriminasi terhadap imigran juga dapat ditemukan dalam hukum Korea Selatan.

“Satu hal yang pasti adalah, orang Korea ingin diakui secara global, menjadi kaya dan sukses di luar negeri,” kata Hwang Pill-kyu, seorang pengacara hak asasi manusia yang melacak pelanggaran terhadap imigran.

“(Tetapi) apakah mereka mau merangkul orang asing,” tanya Hwang Pill.

Sebuah RUU anti-diskriminasi telah terhenti di Parlemen selama bertahun-tahun di tengah tentangan dari lobi Kristen yang kuat. Di bawah kebijakan saat ini, orang yang tidak berdokumen tidak diberikan hak yang sama dengan mereka yang berada di Korea Selatan secara legal, dan orang asing yang ditahan di bawah undang-undang imigrasi tidak berhak atas habeas corpus. 

“Globalisasi memiliki konotasi positif di antara orang Korea Selatan,” kata Ms. Yi, sang profesor.

“Tetapi mereka perlu menyadari bahwa itu melibatkan pertukaran bukan hanya uang dan barang, tetapi juga budaya, agama, dan manusia,” ujar Yi termasuk di antara politisi liberal, profesor dan aktivis yang menggelar aksi unjuk rasa mendukung pembangunan masjid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika