Kebangkitan Korea Selatan sebagai pusat kekuatan budaya bertepatan dengan krisis demografis. Tingkat kelahiran yang rendah selama bertahun-tahun dan peningkatan pendapatan di daerah perkotaan telah menyebabkan kekurangan perempuan yang ingin menikah dan tinggal di kota-kota pedesaan.

Peternakan dan pabrik mengalami kesulitan untuk mengisi pekerjaan berupah rendah. Universitas kekurangan mahasiswa lokal. Untuk membantu meringankan tantangan, Korea Selatan membuka gerbangnya bagi pekerja dan mahasiswa dari negara lain. Akhirnya, beberapa pria pedesaan mulai menikahi wanita asing, terutama dari Vietnam. 

Namun ketika pemerintah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung “keluarga multikultural”, ada reaksi balik. Tiba-tiba, kata-kata seperti “multikulturalisme” dan “keragaman” menjadi istilah yang merendahkan bagi banyak orang Korea Selatan, dan antipati tidak terbatas pada mahasiswa Muslim di Daegu, sebuah kota berpenduduk lebih dari dua juta orang.

Tahun lalu, kegemparan anti-China memaksa pengembang lokal membatalkan rencananya untuk membangun pusat budaya China di sebelah barat Seoul. Di Ansan, selatan Seoul, semua kecuali enam dari 450 siswa di Sekolah Dasar Wongok adalah anak-anak imigran karena orang tua Korea menolak menyekolahkan anak mereka ke sana. 

Pada 2020, seorang entertainer asal Ghana memicu reaksi keras ketika dia mengkritik pertunjukan wajah hitam oleh siswa sekolah menengah. Dia akhirnya meminta maaf. “Orang Korea memiliki keyakinan xenofobia yang mengakar, bahwa orang asing itu lebih rendah,” kata seorang profesor sosiologi di Universitas Nasional Kyungpook, Yi Sohoon yang mendukung masjid tersebut.

“Tetapi mereka (juga) menilai orang asing berbeda berdasarkan asalnya. (Misalnya) Mereka memperlakukan orang kulit hitam asal Amerika Serikat atau Eropa akan berbeda dari orang kulit hitam asal Afrika,” terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika