REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah menyarankan bahwa provinsi dan kabupaten dengan komunitas Muslim yang cukup besar harus memiliki perwakilan dari agama yang ditunjuk sebagai wakil gubernur minimal. Hal ini karena dengan perwakilan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk masalah khusus komunitas.
Dia mengangkat poin tersebut saat memimpin upacara penutupan pertemuan tahunan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (23/2/2022). Dia menekankan bahwa itu hanyalah sebuah saran.
“(Memiliki pejabat senior Muslim) akan memudahkan komunikasi, dan mempromosikan kerukunan umat beragama,” kata Hun Sen dilansir dari laman Phnompenhpost, Jumat (25/2). Kemudian menyarankan bahwa baik tingkat provinsi dan kabupaten harus memiliki wakil gubernur yang ditunjuk dari agama.
Hun Sen mengatakan, reformasi desentralisasi dan dekonsentrasi di Kerajaan berarti bahwa lebih banyak tanggung jawab pengambilan keputusan dilimpahkan kepada pejabat sub-nasional. Ini menjadi sebuah langkah yang dia harap akan mengarah pada tindakan yang lebih disesuaikan oleh otoritas lokal untuk secara langsung membantu kelompok-kelompok seperti komunitas Muslim.
“Ketika masalah muncul di masyarakat dengan penduduk Muslim, maka sesama Muslim di daerah itu yang pertama membantu menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
