Rabu 16 Feb 2022 21:52 WIB

Prof Masykuri: Kerukunan Papua tak Bisa Lepas dari Peran Gereja

Gereja berperan penting dalam ikut mewujudkan kerukunan di Papua

Rep: Muhyiddin/ Red: Nashih Nashrullah
Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Papua. Gereja berperan penting dalam ikut mewujudkan kerukunan di Papua
Foto: ANTARA / Sevianto Pakiding
Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Papua. Gereja berperan penting dalam ikut mewujudkan kerukunan di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gereja sangat berpenting untuk terus menjaga kerukunan, menebarkan kedamaian, dan berkontribusi positif dalam pembangunan di Tanah Papua.  

"Peran gereja-gereja di Tanah Papua sangat penting, dalam memotivasi jemaatnya untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Tanah Papua,” ujar Staf khusus Wakil Presiden RI, Prof Maskuri Abdillah dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga

Hal ini disampaikan Prof Abdillah saat hadir secara daring dalam Seminar dan Konferensi Pimpinan-pimpinan Gereja Papua yang digelar di Kota Jayapura pada 15-17 Februari 2022. Kegiatan ini digelar oleh Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP) dalam rangka Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167.

“Gereja juga memberikan pelayanan sosial, kemanusiaan, dan kerohanian serta memberikan kontribusi positif melalui sumbangsih pemikiran yang kritik namun konstruktif dalam pembangunan di Tanah Papua,” ucap Prof Abdillah.

Dia menuturkan, pertemuan para pimpinan gereja di Papua ini sangat penting untuk mambahas segala persoalan di Tanah Papua. 

“Pertemuan ini penting dilakukan, guna mengetahui berbagai persoalan -persoalan di Papua, mengantisipasi akar masalah, memberikan solusi kongkret dan rumusan rekomendasi serta aksi gereja bagi arah dan pembangunan di Tanah Papua,” kata dia.

Menurut Prof Abdillah, Presiden Joko Widodo juga telah memiliki komitmen untuk memajukan Tanah Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Hal itu dibuktikan dengan Undang-Undang Otsus dan berbagai kebijakan presiden lainnya.

“Hal ini dibuktikan dengan afirmasi Otsus Papua, baik sebelumnya UU No 21 maupun perbaruan pada UU Nomor 2 Tahun 2021. Termasuk juga presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, tentang koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua PGGP, Pendeta Hezkia Rollo mengapresiasi langkah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang telah menggandeng tokoh-tokoh gereja dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.

"Tuhan ini baik, karena menjadikan seorang kiai menjadi Wakil Presiden, sehingga kami yang banyak kiai di Papua ini, bersatu dalam satu kesatuan gerak dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita, karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral 'Jadikan Papua Tanah Damai’," ucap Pendeta Hezkia.

Berdasarkan arahan Staf Khusus Wakil Presiden, menurut dia, hasil rekomendasi dari konferensi ini nantinya akan dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta untuk kemudian menjadi pertimbangan keikutsertaan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.

“Petunjuk dari Prof Abdillah, bahwa hasil dari seminar dan konferensi mampu melahirkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua. Sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja,” kata dia.   

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement