Pekan lalu pemerintah menutup kampus di Negara Bagian Karnataka setelah memberlakukan kebijakan seragam yang melarang mahasiswi memakai penutup kepala di ruang kelas. Peraturan ini diprotes mahasiswi muslim yang kemudian mendapat unjuk rasa tandingan dari mahasiswa Hindu.

Masyarakat muslim India mengkritik peraturan yang dianggap memarjinalisasi mereka. Padahal sekitar 13 persen populasi India yang mayoritas beragama Hindu adalah muslim.

Sekitar dua lusin pemuda mendatangi Dharma Samaj College di distrik Aligarh, Uttar Pradesh pada Senin (14/3/2022) kemarin. Mereka menyerahkan memorandum ke pejabat kampus yang meminta mereka itu melarang hijab di lingkungan kampus.

Para pemuda itu mengikatkan kain kuning kunyit yang biasa dipakai ekstremis Hindu, di leher mereka. Kepala pengawas kampus Mukesh Bharadwaj mengatakan ia tidak mengenal orang-orang itu.

Saat ini kampus itu melarang pakaian keagamaan di ruang kelas tapi masih mengizinkannya di lingkungan kampus.

"Dua tahun yang lalu masalah yang sama juga muncul dan kini muncul lagi, kami tidak akan membiarkan jenis keagamaan apa pun dan kami memiliki tata tertib seragam sipil bagi semua orang," kata Bharadwaj, Selasa (15/2/2022).

"Terdapat ruang ganti untuk putri dan mereka dapat mengganti pakaian mereka di sana sebelum menghadiri kelas, kami akan menyelidiki masalah ini," tambahnya.

Uttar Pradesh yang populasinya sebanyak penduduk Brasil dikuasai pemuka agama Hindu dari partai sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Persoalan ini muncul menjelang pemilihan multi-tahap yang digelar bulan depan.

Perselisihan antara Hindu dan muslim kerap menjadi tunggangan politik di negara bagian itu. Sementara itu masalah hijab di Karnataka sudah sampai meja hijau. Sidang mengenai apakah hijab diizinkan di ruang kelas atau tidak digelar pada Selasa ini.