Kamis 10 Feb 2022 08:14 WIB

Perjuangan Pelajar India untuk Hak Berjilbab dan Sikap Represif Aparat 

Pelajar dan mahasiswa Muslimah India berjuang untuk peroleh hak berjilbab

Rep: Mabruroh/ Red: Nashih Nashrullah
Serombongan siswa perempuan India berjalan menuju sekolah mereka di Udupi, India, Senin (7/2/2022). Pelajar India yang menggunakan jilbab dilarang memasuki ruang kelas mereka.
Foto: AP Photo
Serombongan siswa perempuan India berjalan menuju sekolah mereka di Udupi, India, Senin (7/2/2022). Pelajar India yang menggunakan jilbab dilarang memasuki ruang kelas mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Negara bagian Karnataka di India telah menutup sekolahnya selama tiga hari setelah pemerintah daerah mendukung sekolah-sekolah yang memberlakukan larangan jilbab. Kebijakan ini pun menyebabkan protes dan kekerasan yang meluas.

Masalah ini dimulai pada Januari, ketika enam mahasiswi Muslim melakukan protes selama berpekan-pekan setelah mereka diberitahu untuk melepaskan jilbab mereka atau berhenti menghadiri kelas di sebuah perguruan tinggi negeri di Distrik Udupi. 

Baca Juga

Pekan lalu, perguruan tinggi lain di negara bagian itu mulai memberlakukan larangan setelah beberapa siswa Hindu, yang didukung kelompok Hindu sayap kanan, memprotes bahwa jika jilbab diizinkan di ruang kelas, maka mereka harus diizinkan memakai selendang safron. Saffron adalah warna yang telah menjadi umum dikaitkan dengan nasionalisme Hindu. 

Pada Sabtu, dalam mendukung hak sekolah untuk memberlakukan larangan, pemerintah negara bagian Karnataka mengarahkan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa pakaian yang mengganggu kesetaraan, integritas, dan hukum dan ketertiban publik tidak boleh dipakai.

 

Pelajar Muslim berpendapat bahwa hak mereka untuk kebebasan beragama dilanggar, dan telah membawa masalah ini ke pengadilan tinggi negara bagian. Para siswa berpendapat bahwa "apartheid agama" diberlakukan di beberapa perguruan tinggi di mana wanita berhijab diizinkan masuk tetapi disimpan di ruang kelas yang terpisah.

Masalah ini telah terbukti sangat inflamasi. Di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa Muslim dicemooh secara agresif, sementara di kampus lain protes antarmahasiswa berubah menjadi kekerasan, mendorong polisi untuk menyerang kerumunan dan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara.

Pada Selasa, Kepala Menteri Negara Bagian, Basavaraj S Bommai, menangguhkan sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari dan mendesak siswa dan guru untuk menjaga perdamaian dan harmoni.

Karnataka dijalankan partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), yang juga memerintah di tingkat nasional. Di bawah pengawasannya telah terjadi gelombang kekerasan dan sentimen anti-Muslim yang meningkat di seluruh India, di mana 12 persen populasinya adalah Muslim. 

Kepala negara bagian BJP di Karnataka, Nalin Kumar Kateel, mengatakan pelarangan jilbab akan memastikan bahwa ruang kelas tidak menjadi seperti Taliban.  

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement