Sementara itu, anggota parlemen oposisi Kongres (MP) Shashi Tharoor juga diserang karena mempertanyakan apakah serban Sikh, salib Kristen, tanda dahi Hindu juga tidak diperbolehkan di lembaga pendidikan. "Sudah menjadi kekuatan India bahwa setiap orang bebas memakai apa yang mereka inginkan. Jika hijab dilarang, bagaimana dengan serban Sikh? Tanda dahi orang Hindu? Salib orang Kristen? Biarkan gadis-gadis itu masuk. Biarkan mereka belajar. Biarkan mereka yang memutuskan," cicit Tharoor.
Mantan ketua menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah juga mendukung gadis-gadis ini. Ia menyebut sebagai seorang individu, mereka bebas memilih apa yang akan dikenakan.
"Anda mungkin tidak menyukai pilihan mereka, tetapi itu adalah hak yang kita semua miliki. Jika perwakilan masyarakat ini bisa memakai jubah safron, maka gadis-gadis ini bisa menggunakan jilbab. Muslim bukan warga negara kelas dua,” tulis Abdullah di Twitter.
Komunitas Muslim di negara tersebut telah mengajukan tuntutan dimana melarang siswa mengenakan jilbab adalah serangan terhadap simbol iman. Menurut konstitusi India, setiap warga negara memiliki hak untuk mempraktikkan, menganut dan menyebarkan agama. Hak ini hanya dapat dibatasi atas dasar ketertiban umum, kesusilaan dan kesehatan.
Bulan lalu, ketegangan meletus di perguruan tinggi negeri lain di desa Balagadi Karnataka, setelah sekelompok mahasiswa muncul mengenakan syal safron dan meminta teman sekelas perempuan mereka dari komunitas Muslim untuk tidak mengenakan jilbab selama kelas. Selanjutnya, pihak berwenang melarang jilbab dan selendang safron di kampus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
