Selama pemilihan Jerman 2021 lalu, asisten TPS di kota barat Bergheim awalnya menolak untuk mengizinkan seorang wanita muslim berusia 21 tahun yang mengenakan jilbab dan cadar untuk memberikan suaranya.

Menurut laporan, petugas pemungutan suara melarang penutup wajah karena tidak mengizinkannya untuk memilih, dengan mengatakan pemilih harus dapat diidentifikasi. Wanita itu akhirnya diizinkan untuk memilih setelah mengeluh kepada pejabat kota karena ini jelas merupakan pelanggaran terhadap haknya dan menunjukkan Islamofobia secara terang-terangan.

Pada Juli 2021, pengadilan tertinggi Uni Eropa memutuskan bahwa bisnis dapat melarang karyawan mengenakan pakaian atau simbol keagamaan, termasuk jilbab, dengan alasan menghadirkan netralitas. Kasus ini mencuat setelah dua wanita muslim Jerman yang diskors oleh majikan mereka karena mengenakan jilbab. 

Hiperpolitisasi identitas perempuan muslim, di mana tokoh politik dan media memperdebatkan hak mereka untuk berkarir dan inklusi sosial, melebar hingga ke rasisme anti muslim langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam sistem sekolah umum Jerman, data menunjukkan diskriminasi yang mengkhawatirkan terhadap siswa muda Muslim, khususnya perempuan, yang mengarah ke iklim harapan dan keputusasaan yang rendah. 

Sebuah survei menemukan bahwa guru Jerman lebih cenderung merekomendasikan anak-anak non etnis Jerman ke sekolah yang lebih rendah daripada murid etnis Jerman, membentuk karir dan jalur pendidikan tinggi mereka. Diskriminasi anti-Muslim yang dirasakan perempuan di lembaga-lembaga publik mencerminkan sikap umum Jerman terhadap hijab. Sebagai penanda identitas Muslim yang terlihat, ia dipandang sebagai antitesis terhadap budaya dan masyarakat Jerman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika