Siswa Muslim India Tolak Perintah Lepas Hijab di Kelas

Masalah seragam mendadak mengemuka setelah Partai Sosial Demokrat India (SDPI) meraih tiga kursi dalam pemilihan kepala daerah Kapu. Bhat menyebut ada konspirasi besar di balik kegaduhan hijab ini.

A.H. Almas, mahasiswa yang memprotes ketika ditanya tentang menghadiri kelas online, menyatakan bahwa mereka adalah mahasiswa sains dan diwajibkan untuk menghadiri kelas lab dan bagaimana mereka dapat mempelajarinya secara online. Ketika ditanya tentang mereka yang diminta untuk pergi ke perguruan tinggi pilihan mereka di mana jilbab diperbolehkan, dia bertanya mengapa mereka harus pergi ke perguruan tinggi lain karena mereka belajar di perguruan tinggi negeri.

"Kami tidak diperbolehkan duduk di luar kelas dan mendengarkan kuliah. Jika kami berdiskusi dengan teman sekelas kami tentang pelajaran dan mendapatkan catatan, mereka akan dipanggil ke dewan dan diperingatkan untuk tidak membantu kami. Kami diganggu. Mereka yang sekarang tidak berhijab juga akan mulai memakai jika diperbolehkan. Sangat memalukan bagi pejabat pemerintah untuk tidak mengizinkan kami menghadiri kelas karena mereka tidak mengizinkan hak-hak dasar kami," kata Almas dan mahasiswa pengunjuk rasa lainnya.

Front Kampus India mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras gagasan pemerintah untuk melarang jilbab di perguruan tinggi yang bertentangan dengan maksud konstitusi. Mereka mendesak agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mengizinkan siswa mengenakan jilbab dengan seragam.

"Walaupun isu tersebut sedang ramai dibicarakan di tingkat nasional dan internasional, sikap diam departemen pendidikan sarjana yang seharusnya turun tangan justru menimbulkan kecurigaan terhadap departemen tersebut. Pernyataan Menteri Pendidikan yang tidak bertanggung jawab bahwa hijab itu 'tidak disiplin' adalah hasil dari rasa intoleransi beragama juga. Melihat rangkaian peristiwa ini, jelas bahwa pemerintah dan Departemen Pendidikan Sarjana, yang seharusnya menegakkan keadilan, terus bertindak tidak adil. Kelambanan mereka akan dipertanyakan secara hukum," kata Presiden Negara Bagian Athaulla Punjalkatte.