REPUBLIKA.CO.ID,KABUL -- Taliban mendesak negara-negara Muslim untuk mengakui pemerintahan Imarah Islam Afghanistan (IEA), Rabu (19/1). Penjabat Perdana Menteri Taliban, Mullah Muhammad Hassan Akhund, menyerukan agar negara-negara Islam untuk menjadi yang pertama mengakui IEA.
Dilansir di ANI News, Kamis (20/1), ia meminta negara-negara Islam untuk tidak menunggu dan membiarkan AS menjadi yang pertama mengakui Afghanistan. Dia mengatakan kurangnya pengakuan menciptakan tantangan berat dalam berbagai hal.
Pernyataan tersebut disampaikan Akhund pada pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di ARG (Istana Presiden) di Kabul, untuk menilai status ekonomi Afghanistan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota kabinet Imarah Islam dan perwakilan PBB serta perwakilan dari 20 negara asing.
Tak hanya itu, dia juga meminta masyarakat internasional untuk mengakui pemerintahan Kabul saat ini dan mendesak AS untuk melepaskan aset Bank Sentral.
"Jika proses ekonomi dilaksanakan, saya yakin Afghanistan akan segera keluar dari krisis saat ini," katanya.
Penjabat menteri Luar Negeri, Amir Khan Muttaqi, mengatakan bahwa Afghanistan telah memiliki pemerintahan yang independen. Kondisi pelik ini terjadi karena pemerintah Afghanistan saat ini belum diakui oleh negara asing mana pun.
Komunitas internasional telah menjadikan penegakan hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan pembentukan pemerintahan yang inklusif sebagai prasyarat untuk pengakuan pemerintah Afghanistan saat ini.
Sumber: