Berkenaan dengan proposal untuk menutup madrasah, dia menyebut keputusan itu diambil setelah penyelidikan atas kejadian bom Minggu Paskah. Dalam aksi itu, ditemukan bukti lembaga pendidikan tertentu digunakan untuk meradikalisasi pemuda Muslim.
Baru-baru ini, Pemerintah juga telah memicu beberapa kontroversi dengan upaya membawa kode hukum yang seragam untuk semua masyarakat. Para kritikus mengatakan, skema "Satuan Tugas untuk Satu Negara, Satu Hukum" yang ditunjuk Presiden Rajapaksa November lalu untuk membawa reformasi hukum, ditujukan bagi komunitas minoritas.
Gugus tugas ini diinstruksikan untuk melihat undang-undang khusus seputar pernikahan dan warisan untuk minoritas dan untuk beberapa mayoritas Sinhala. Mereka nantinya akan membuat rekomendasi seperangkat aturan yang seragam.
Penunjukan Galagoda Aththe Gnanasara sebagai ketua komite juga telah memicu kemarahan di kalangan minoritas. Gnanasara adalah seorang biksu Buddha kontroversial yang dituduh menyebarkan kebencian sektarian dan retorika anti-Muslim.
Kepada BBC, Gnanasara mengatakan reformasi hukum sudah lama tertunda. Dia juga mengatakan hanya akan mengangkat isu-isu kunci yang dihadapi negara.
"Lebih dari 500 kelompok Kristen telah beroperasi di negara ini dengan tujuan menciptakan masalah agama. Ada kelompok-kelompok Islam yang mempromosikan Wahabisme, Salafisme dan mereka menyesatkan para pemuda negara ini," ucap dia.
Sri Lanka sudah menghadapi krisis ekonomi karena cadangan devisanya yang semakin menipis. Pembatasan impor mengakibatkan meningkatnya harga beberapa komoditas penting hingga 30 persen tahun lalu, membuat pemerintah tidak populer bahkan di kalangan umat Buddha Sinhala.
Di antara para pemimpin Muslim, ada perasaan krisis keuangan saat ini telah mengalihkan fokus dari komunitas mereka untuk saat ini. Tetapi, mereka mengatakan masalah lebih lanjut dapat dicegah hanya ketika nasionalisme Buddhis dikendalikan.
Sumber: bbc
Ikuti Whatsapp Channel Republika
