Jumat 10 Dec 2021 21:17 WIB

Kongres Ekonomi Umat II Soroti Nasib Usaha Mikro Ultra Mikro 

Kongres Ekonomi Umat II menyusun strategi ekonomi mikro umat

Rep: Imas Damayanti/ Red: Nashih Nashrullah
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qaumas dan segenap jajaran MUI saat pembukaan Kongres Ekonomi Umat II, di Jakarta, Kamis (12/12)
Foto:

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menilai, dukungan kepada sektor ekonomi mikro dan ultra mikro harus diimplementasikan dengan pendampingan. Pendampingan ini berfokus kepada tiga hal, yakni literasi, edukasi, dan sosialisasi. Dengan tiga cara tersebut, kata dia, para pelaku usaha mikro dapat menjalankan usahanya dengan baik.

“Siapa yang mendampingi? Mereka-mereka yang punya jiwa dan semangat. Seperti di MUI, kami ada Divisi Inkubasi Syariah yang bertugas melakukan pendampingan. Agar pelaku usaha bisa mandiri dan bisa produktif serta dapat memasarkan produknya sehingga laku,” kata Amir.

Di sisi lain dia menilai, Indonesia perlu memerhatikan terwujudnya ekonomi yang berkeadilan. Dia melihat bahwa umat Islam sering distigmatisasi dengan pandangan-pandangan yang negatif, seperti intoleran. Namun demikian jika dilihat dari realita yang ada, intoleransi justru terjadi kepada umat Islam di bidang ekonomi.

“Kalau bicara intoleran, pasti terjunya ke umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Padahal umat Islam ini diperlakukan  intoleran di bidang ekonomi. Maka kita perlu melakukan transformasi dan juga akselerasi penguatan ekonomi yang berkeadilan,” kata Amir.

Pendampingan harus fokus ke tiga hal, literasi (menanmkan sebuah pemahaman yang bisa dipahami dan diimplementasikan, bagaimana pendampingan), kedua adlah edukasi, dan sosialiasi. Dengan tiga cara ini pelaku ultra mikro ini bisa didampingi, siapa yang mendampingi? Mereka-mereka yang punya jiwa semangat. Di MUI ada Inkubasi Syariah, dia yang mendampingi. Sehingga pelaku usaha bisa mandiri. Dapat produktif,” kata dia.  

 

Ketua Kongres Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim, mengatakan salah satu upaya MUI untuk mendorong kemajuan ekonomi. Dia pun melihat bahwa saat ini pemerintah telah berupaya memberikan sertifikasi halal kepada sektor mikro kecil dengan biaya nol rupiah.      

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement