REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian umat Islam di Indonesia. Langkah tersebut juga perlu diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Jadi bagaimana PKB mendorong itu atau NU mendorong itu bicara soal UMKM. Saya ingatkan kembali NU didirikan oleh para pengusaha para pedagang," ujar JK di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12).
Ia menjelaskan, NU adalah organisasi masyarakat yang berawal dari pondok pesantren, ulama, dan pedagang. Karenanya, tujuan dalam memberdayakan umat Islam harus menjadi salah satu tujuan utama NU.
Tujuan tersebut dinilainya sudah berhasil dilakukan oleh NU dalam memasuki usianya ke-100 tahun. Bahkan, ia menganalogikan NU seperti perusahaan waralaba di sektor makanan cepat saji, McDonald. Pasalnya McDonald tak dimiliki oleh satu orang, tetapi menghasilkan lebih banyak dampak ke masyarakat.
"Kalau NU itu kaya franchise, Mcdonald, semua itu Mcdonald itu adalah yang punya beda-beda, tapi sistemnya yang terbaik dan teruji," ujar JK.
Hal tersebut tercermin dari banyaknya pondok pesantren yang dimiliki oleh orang-orang NU, tapi tak menjadi milik ormas tersebut. Namun, dari pesantren-pesantren tersebut berdampak positif kepada masyarakat.
"Bagaimana pesantren itu dididik, saya bilang orang-orang NU itu entrepreneurshipnya itu tinggi. Karena bisa dirikan pesantren ribuan tanpa campur tangan (pihak lain)," ujar JK.
Hal serupa juga perlu dilakukan oleh PKB sebagai sarana politik bagi orang-orang NU. Apalagi, partai yang kini dipimpin oleh Abdul Muhaimin Iskandar itu kini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kebijakan pemerintah sangat penting, tapi siapa pemerintah itu? ya antara lain PKB. Bagaimana di DPR, Fraksi PKB memberikan satu kebijakan atau undang-undang atau aturan yang bagaimana meningkatkan UKM lebih hebat lagi," ujar JK.
"Bagaimana memberikan memberikan potensi-potensi nasional atau pribumi untuk maju lagi. Bagaimana menteri-menteri PKB yang ada di kabinet mendukung itu," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika