Oleh : Dr Thobib Al-Asyhar, Sekretaris Menteri Agama, dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia.
Keempat, Cyber Islamic University (CIU). Kebijakan CIU akan dimulai dari Universitas Islam Ciber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) sebagai pilot project pertama perguruan tinggi Islam berbasis siber dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Program ini akan didorong menjadi World Class Cyber Islamic University. Kelak UISSI akan menjadi role modele PTKIN lainnya sesuai standar.
Hadirnya CIU merupakan kebutuhan publik di era digital dimana seluruh sendi kehidupan telah memanfaatkan teknologi informasi. CIU akan menjadi media fleksibel yang dapat membantu bagi elemen guru, penyuluh agama, penghulu, dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan peningkatan kapasitas dengan waktu yang terbatas.
Kelima, kemandirian pesantren. Kebijakan yang ingin mewujudkan pesantren agar memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.
Program ini ingin menguatkan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja, dan kewirausahaan.
Pesantren juga didorong dapat mengelola unit-unit bisnis sebagai sumber ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dari sini akan muncul ekosistem ekonomi di pesantren sebagai "economis community" sehingga membentuk kemandirian pesantren.
Keenam, Tahun Toleransi 2022. Kebijakan yang ingin mewujudkan lahirnya suasana kebangsaan yang penuh toleransi tanpa diskriminasi.
Konsep yang ingin dikembangkan menyangkut unsur perayaan keberagamaan dan pemenuhan hak konstitusi; penguatan komitmen penyelenggaran negara, penguatan toleransi dunia pendidikan, tempat ibadah dan ceramah agama, dunia usaha, penegakan hukum, dan interaksi di media sosial dengan tingkat hatespeech yang menurun.
Pada 2022 akan diluncurkan harmony week dan puncak hari toleransi internasional yang diharapkan menjadi pemacu publik untuk terus menjaga kerukunan, kedamaian, dan kerja sama antarelemen bangsa, khususnya umat beragama.
Tahun Toleransi 2022 juga diharapkan dapat menjadi perekat yang sangat kuat dalam menghadapi tahun politik pada 2023-2024.
Ketujuh, Religiosity Index (RI). Kebijakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai barometer kualitas persaudaraan antar sesama umat Islam, sebangsa, dan umat manusia, sehingga dapat menjadi pusat pendidikan moderasi beragama dan kebhinnekaan dunia.
RI diharapkan menjadi rujukan bagi banyak pihak sebagai early warning dan early response system kondisi ukhuwah Islamiyah, wahtaniyah, dan basyariyah.
Hal ini juga sebagai alat bantu pemerintah dan dunia pendidikan dalam pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat (valid), terukur, dan terstruktur.
Puncak dari RI akan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan dunia dalam mengelola persatuan dan kebhinnekaan.
Hasil dari gebrakan GusMen ini tentu sangat ditunggu bangsa ini sebagai wujud hadirnya Kementerian Agama di tengah masyarakat. Torehan sejarah atas lahirnya Kemenag bukan hanya menjadi "pelengkap" dalam sistem pemeritahan, melainkan menjadi katalisator pembangunan nasional. Agama benar-benar menjadi inspirasi bagi seluruh warga bangsa dan sistem sosial di negeri tercinta ini. Wallahu a'lam bish-shawab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
