Hak asasi itu, di antaranya menghormati prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi. “Membatasi ruang untuk kegiatan yang sah di bawah hukum internasional tidak hanya salah, tetapi juga kontra-produktif karena berisiko membatasi ruang dialog damai,” lanjut dia.
Dia mencatat organisasi tersebut termasuk beberapa mitra penting dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan mereka menghadapi konsekuensi yang luas karena keputusan sewenang-wenang ini. Seperti halnya mereka yang mendanai dan bekerja dengan mereka.
"Dan pekerjaan penting yang mereka lakukan untuk ribuan orang Palestina berisiko dihentikan atau sangat dibatasi," kata Bachelet.
Keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa organisasi tersebut telah menjadi tangan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Israel menyebutkan mereka memperoleh sumber keuangan, yang dalam praktiknya melakukan kegiatan teror atau mendukung kegiatan mereka (PFLP).
Kantor hak asasi mengatakan tidak ada bukti yang diajukan untuk mendukung tuduhan ini, tidak ada informasi tentang jenis dugaan aktivitas teror PFLP, juga tidak ada proses publik yang dilakukan untuk menetapkan tuduhan tersebut. Penunjukan terhadap enam organisasi pada 19 Oktober adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan jangka panjang untuk melemahkan dan membatasi pembela hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk hak asasi manusia Palestina.
'Ini termasuk menggunakan peraturan militer untuk menyatakan kelompok melanggar hukum," kata dia.
Enam kelompok sipil Palestina tersebut adalah Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al Haq, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina, Serikat Pekerja Komite Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, dan Komite Persatuan Perempuan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
