REPUBLIKA.CO.ID, ROTTERDAM -- Beberapa pemerintah kota di Belanda diam-diam menyelidiki masjid dan institusi Muslim melalui perusahaan swasta. Hal tersebut dilaporkan oleh media lokal, Sabtu (16/10).
Harian Belanda NRC melaporkan setidaknya 10 kota di negara itu telah menyelidiki masjid, imam, pejabat asosiasi masjid, maupun orang-orang yang aktif di masyarakat. Adapun kotamadya yang terlibat dalam penyelidikan tersebut, antara lain Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal, dan Ede.
Tak hanya itu, Kota Utrecht disebut telah menghentikan penyelidikannya karena khawatir terhadap privasi dan metode penyelidikan. Dilansir di Anadolu Agency, Ahad (17/10), laporan tersebut mengklaim NTA (Nuance door Training en Advies), sebuah perusahaan konsultan yang menginformasikan pemerintah tentang radikalisasi dibayar oleh koordinator nasional untuk keamanan dan kontraterorisme melalui pemerintah kota.
Sekitar 300 ribu euro atau Rp 4,8 miliar telah dihabiskan untuk penyelidikan rahasia ini. Karyawan NTA yang melakukan investigasi disebut menyamar sebagai anggota komunitas atau pengunjung dan bertemu banyak orang tanpa mengungkapkan identitas asli mereka
Menurut harian itu, temuan tentang latar belakang imam dan administrator, seperti dari mana mereka berasal atau sekolah mereka akan diserahkan ke pemerintah kota sebagai "informasi rahasia" oleh NTA. Penyelidikan pemerintah terhadap radikalisasi ini dilakukan karena peran ISIS dalam perang saudara Suriah gagal. Pemerintah kota ingin mengukur masalah ini dengan penyelidikan terpisah.
NRC lantas melaporkan pemerintah kota ingin mendapatkan hasil yang lebih realistis dengan membuat masjid di wilayah mereka diawasi secara ketat. Mengutip profesor hukum konstitusional Ymre Schuurmans, harian itu menyebut penyelidikan semacam itu melanggar hukum. Pemerintah kota juga tidak dapat melakukan tindakan serupa melalui perusahaan swasta.
Sebuah kelompok payung Islam, SPIOR, disebut menyatakan penyelidikan itu merusak kepercayaan komunitas Muslim terhadap pemerintah. Muslim Belanda mengkritik penyelidikan rahasia tersebut.
Kepala Organisasi Muslim Belanda untuk Hubungan Pemerintah Muhsin Koktas mengatakan mereka sangat kecewa dengan berita tersebut. Selama bertahun-tahun, Muslim telah berusaha menjadi warga negara yang baik di Belanda.
"Dengan tindakan itu, negara terus-menerus menggagalkan upaya kami. Karena alasan inilah, mereka kehilangan kepercayaan umat Islam alih-alih mendapatkannya," kata dia.
Ia juga menyebut tindakan yang diambil pemerintah kota menyebabkan diskriminasi di masyarakat. Ia akan menyampaikan kekhawatiran ini kepada lembaga negara yang berwenang, serta berkonsultasi tentang tindakan apa yang akan mereka ambil untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.
Seorang anggota parlemen Belanda kelahiran Turki dan anggota pendiri partai politik pro-migran Denk, Tunahan Kuzu, menggemakan pernyataan Koktas. Ia mengatakan situasi tersebut merusak kepercayaan umat Islam pada pemerintah Belanda.
"Ilegal bagi pemerintah kota untuk menyelidiki masjid dengan cara ini. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan di parlemen untuk menghentikan praktik yang menempatkan pengawas di antara komunitas masjid ini,” tambahnya.
https://www.aa.com.tr/en/europe/dutch-municipalities-secretly-probing-mosques-report/2394300
Ikuti Whatsapp Channel Republika