Sebuah laporan pada 2020 oleh Australian Strategic Policy Institute memperkirakan sekitar 16 ribu masjid di Xinjiang telah dihancurkan sejak 2017. Laporan tersebut segera dibantah oleh Pemerintah China dan disebut sebagai fitnah.
"Masjid-masjid dengan arsitektur Arab sekarang melebihi jumlah sekolah di beberapa kabupaten miskin di China," tulis Xi Wuyi dari Akademi Ilmu Sosial China dalam sebuah esai yang diunggah ke platform media sosial Weibo.
Profesor Xi mengatakan pembangunan masjid meningkat di bagian terbelakang di China barat, yang didanai oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Sejak 2017, pemerintah China telah menerima kecaman internasional karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia termasuk penahanan massal, kerja paksa, dan pengawasan di Xinjang. China mengklaim hal itu sebagai kamp untuk memerangi ekstremisme.
Sementara Uighur yang berbahasa Turki dan kelompok lain seperti Kazakh telah menjadi sasaran tindakan paling keras. Dalam beberapa tahun terakhir ada juga laporan tentang pembatasan yang berkembang pada ibadah bagi Muslim Hui, yang secara budaya lebih mirip dengan mayoritas Han China.
Misalnya, pada 2018 Muslim Hui berkumpul untuk mencoba menghentikan pembongkaran sebuah masjid di wilayah otonomi Ningxia Hui, yang menurut pihak berwenang telah dibangun tanpa izin. Scott, diplomat Inggris, tahun lalu memposting di Twitter tentang pemindahan kubah dan menara masjid lain di Ningxia Hui, di mana lebih dari sepertiga penduduknya adalah Muslim.
"Tujuannya jelas untuk mempermalukan pemerintah China dan meminta perhatian pada masalah ini. Pembatasan ekspresi kesalehan Islam sekarang menjadi topik sensitif dalam diplomasi China-Inggris, dengan beberapa tokoh Inggris baru-baru ini menerima sanksi dari China untuk advokasi publik mereka atas nama Uighur," kata Brophy tentang unggahan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
