REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar dan santri. Menyusul rencana pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan akan dimulai September mendatang. Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) KH Arifin Junaidi mengatakan sangat mendukung rencana tersebut. LP Ma’arif NU, kata dia, sejatinya telah mengajukan PTM kepda pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud) sejak Mei 2020 lalu.
“Sebenarnya Maarif NU sudah sejak lama mengajukan PTM ke pemerintah khususnya ke Kemendikbud bahkan sejak awal pandemi, karena madrasah Ma’arif NU ini, ketika pembelajaran jarak jauh (PJJ), banyak anak yang tidak punya gawai untuk belajar, banyak juga anak anak yang tinggal di daerah blank zone, dan banyak orang tua murid yang tidak mau membayar SPP karena tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, kalau di persentase kira-kira hanya 50 persen saja yang bayar,” tuturnya kepada Republika, Selasa (31/8).
“Sehingga gaji guru Ma’rif yang sudah kecil itu makin tambah kecil. Padahal mereka tetap melaksanakan tugasnya untuk mengajar melalui daring. Maka dari itu, sejak lebaran 2020 kemarin, kami sudah mengusulkan PTM, dengan berbagai persyaratannya,” sambungnya.
Setelah pengadaan vaksin, LP Ma’arif NU menetapkan bahwa madrasah yang berhak PTM adalah mereka yang staf pendidik dan siswanya telah divaksinasi, kata KH Arifin. Saat ini, LP Ma’arif NU tengah melakukan pendataan jumlah pendidik dan siswa yang telah divaksinasi, namun belum ada data pasti mengenai jumlah dan persentasenya.
“Jika pemerintah menetapkan, misalnya minimal 60 persen telah divaksinasi. Kita akan ikut, karena tidak akan realistis jika menetapkan harus 100 persen telah divaksinasi,” ungkapnya.
“Karena meskipun kampanye vaksinasi dikatakan sudah mencapai 92 persen, tapi masih banyak masyarakat yang belum mendapat vaksin, terutama mereka yang berada di wilayah 3T, sedangkan madrasah Ma’arif itu lebih banyak di daerah ini, bukan perkotaan,” sambungnya.
Dia juga menegaskan, meskipun PTM diterapkan, PJJ juga akan dilaksanakan, mengingat adanya pembatasan jumlah siswa dalam penerapan PTM. Menambahkan bahwa hampir seluruh pendidik di LP Ma’arif telah mendapatkan pelatihan dan mampu beradaptasi dengan sistem Full PJJ.
“Mereka ini juga sudah sangat kreatif dalam memaksimalkan pembelajaran menggunakan gawai, dan setelah perizinan PTM dirilis, maka pembekalan ini akan sia-sia jika tidak disalurkan,” ujarnya.
“Karena itu kami akan tetap menjalankan PJJ, disamping PTM. Jadi sebagian anak mengikuti PTM di sekolah dan sisanya PJJ di rumah,” sambungnya.
Meski begitu, persiapan untuk pelaksanaan PTM tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti wastafel, sanitizer, tempat belajar khusus, dan lainnya, kata dia. Dia berharap, pemerintah dapat membantu pengadaan sarana dan prasarana tersebut, terlebih adanya himbauan mengenakan masker tiga lapis yang harus diganti setiap empat jam sekali, yang tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Tentu saya berharap, karena masih banyak sekolah dan madrasah kami yang tidak mampu menyediakan sarana prasarana penunjang prokes, maka akan sangat bagus jika pemerintah bisa membantu pengadaan sarana prasarana, juga perlengkapan penunjang PTM lain,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika