Amany mengingatkan, moderasi beragama bukanlah moderasi agama. Jika moderasi agama yang digunakan, maka artinya mencampur-adukkan pengertian berbagai hal dalam agama yang tentunya tidak dibenarkan.

"Moderasi beragama yang kita canangkan adalah Islam Wasathiyah, menjalankan Islam yang seimbang. Tidak ekstrem tetapi yang fundamental kita terapkan semua, dan tidak liberal tapi dalam koridor prinsip fleksibilitas hukum Islam," ujarnya.

Fleksibilitas dalam hukum Islam terlihat di masa pandemi Covid-19, seperti pada tata cara ibadah. Mulai dari sholat Tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, hingga tata cara berwakaf, bersedekah dan berzakat. Semuanya terjadi modifikasi dan adaptasi.

"Penyesuaian cara pandang, sikap dan praktik keagamaan ini berdasarkan konsensus. Tentu ada adaptasi dan transformasi. Tetapi semuanya dengan semangat konsensus kebersamaan dalam rangka meningkatkan nasionalisme. Juga menumbuhkan kebersamaan dalam menangani Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang hadir dalam webinar tersebut, menyampaikan, pemerintah provinsi Jatim berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan membangun ruang kebhinekaan, dialog antarsuku, dialog antar dan intern umat beragama, dan juga melestarikan situs cagar budaya.

Khofifah juga menuturkan, panjangnya pandemi Covid-19 memerlukan penyelesaian yang berbasis pada kebersamaan dan ketertiban. Sebab, dia mengatakan, aparat negara sangat terbatas sehingga perlu menyiapkan antisipasi dan dibutuhkan sinergi di antara semua pihak. "Komponen masyarakat lintas lembaga dan profesi harus saling bersinergi," kata dia.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika