REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bertepatan pada 1 Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Agustus 2021, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir memimpin pertemuan para pengurus PP Muhammadiyah dengan Menteri Pendidikan Malaysia, Raja Perlis.
Dalam pertemuan tersebut, akhirnya dibacakan surat izin kelulusan dan persetujuan pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM).
“Ketika kemarin memimpin langsung pertemuan dengan Raja Perlis dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada 1 Muharram, tak terduga pada hari itu justru mengumumkan izin lahirnya dan izin kelulusan UMAM,” ujar Haedar dalam pengajian umum Muhammadiyah bertema "Spirit Hijrah Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan" pada Jumat (13/8) malam.
Menurut Haedar, PP Muhamamdiyah telah berjuang selama 3,5 tahun untuk mendirikan kampus tersebut. Karena itu, Haedar mengaku terharu dengan izin yang diberikan pemerintah Malaysia tersebut.
“Saya waktu itu juga terharu, perjuangan tiga setengah tahun itu luar biasa Indonesia dan Malaysia dengan segala macam halnya. Karena, setiap memulai sesuatu ada banyak keraguan, tapi alhamdulillah dapat izin,” ucap Haedar.
Haedar menambahkan, berdirinya kampus Muhammadiyah di Malaysia tersebut sebenarnya juga merupakan kado untuk bangsa dan negara, yang sebentar lagi akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-76. “Ini juga merupakan kado bagi kami untuk bangsa dan negara,” kata Haedar.
Pada Mei 2019 lalu, Prof Haedar Nashir bersama sejumlah pengurus PP Muhammadiyah juga sudah bertemu Menteri Pendidikan Malaysia, Maszlee Malik di Kuala Lumpur. Maszlee menyambut baik, dan bersedia membantu rencana pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia.
Pertemuan tersebut selain membahas rencana pendirian Universitas Muhammadiyah di kawasan Cyber Jaya, Selangor, Malaysia, juga menyinggung rencana MoU antara PP Muhammadiyah dengan Menteri Pendidikan Malaysia di dalam bidang pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
