Herni mengungkapkan tentang ketimpangan gender pada lansia. Lansia perempuan lebih tersisihkan dalam aspek pendidikan, partisipasi dalam musyawarah, pekerjaan maupun pendapatan.
"Perawatan lansia paling besar diemban oleh anggota keluarga perempuan dari pada laki-laki. Hal ini terlihat dari siapa yang membantu Lansia dalam mengakses air bersih maupun yang merawat lansia di rumah," jelasnya.
Ia mengatakan, bahkan menurut data BPS 2020, pekerjaan mengurus rumah tangga paling banyak dikerjakan perempuan. Perawatan lansia oleh perempuan usia produktif juga dapat menghambat akses perempuan dalam bekerja dan mengakibatkan mereka dianggap tidak dapat berbuat banyak untuk menyejahterakan keluarga.
Padahal perempuan dalam keluarga yang melakukan perawatan terhadap lansia telah berkontrikusi untuk ekonomi keluarga.
Mengenai perlindungan sosial lansia berdasarkan data tahun 2019, Herni menyampaikan, hanya 11,14 persen rumah tangga lansia yang membeli atau menerima bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rasta) dalam empat bulan terakhir di 2019 dan rata-rata jumlah yang diterima sebanyak 7 kg per rumah tangga per bulan.
Hanya 10,81 persen rumah tangga lansia masih tercatat menjadi penerima PKH. "Hanya 13,39 persen rumah tangga lansia memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," ujarnya.
Ia menambahkan, sebesar 65,47 persen penduduk lansia memiliki jaminan kesehatan. Sebanyak 12,91 persen rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia mengatakan, maka dukungan yang perlu diupayakan adalah jaminan pendapatan dasar seluruh untuk lansia perlu diperjuangkan. Kemudian meningkatkan kepesertaan program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) untuk usia produktif-pra lansia.
"Mengembangkan layanan perawatan lansia berbasis komunitas. Mengembangkan layanan rumah lansia seperti Werdha, nursing home, rumah lansia dan lain-lain. Insentif untuk memperkuat support system keluarga. Kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, artinya mendorong sektor bisnis, swasta, perusahaan tetap mengakomodasi kelompok lansia untuk bisa bekerja dengan kapasitas yang mereka miliki, jadi pemerintah bisa memberi insentif ke perusahaan yang memiliki 2 persen lansia," ujarnya.
Sejumlah pembicara yang hadir dalam acara ini di antaranya Faozan Amar Koordinator Tim Kerja Gerakan Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yayan Sopyani Koordinator Sekertariat Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental, Sularno Ketua MPS PP Muhammadiyah, Diyah Puspitarini Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, dan Adhi Santika Konsultan Program Muhammadiyah Senior Care MPS PP Muhammadiyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
