"Usulan menteri agama sebetulnya kami sudah buat jauh-jauh hari pada saat pandemi merebak, umroh ditutup, haji tidak bisa berangkat, paket-paket (wisata) domestik kita sudah buat termasuk kerja sama di destinasi tersebut kita sudah buat, tapi kondisinya tidak memungkinkan diterjemahkan, untuk direalisasikan tidak memungkinkan," ujarnya.
Priyadi menegaskan juga mengerti kondisi Indonesia yang menerapkan PPKM. IITCF juga mengerti kesehatan adalah prioritas utama, tapi ekonomi juga harus tetap bergerak. Jadi kebijakan atau peraturan dari pemerintah harus mendukung sektor pariwisata agar ekonomi bisa bergerak.
"Kami juga minta pemerintah memikirkan sektor yang terdampak (pandemi), lihat teman-teman di (sektor) destinasi pariwisata bangkrut semua, transportasi tidak jalan, restoran tidak jalan, pemandu wisata semuanya terdampak," ujarnya.
Priyadi mengatakan, sebaiknya kebijakan pemerintah juga berpihak kepada pelaku dan sektor pariwisata. Tapi bukan berarti pelaku dan sektor pariwisata mengabaikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap ditaati, itu dapat paham.
"Kami mendukung program pemerintah sepenuhnya, tapi kami juga mohon dipikirkan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
