Akan tetapi, di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi ekonomi seperti saat ini, diperlukan inovasi dalam pengelolaan wakaf agar nilai manfaat bisa terus bergerak dan bisa terus digunakan dalam membantu umat. "Tapi para ulama zaman sekarang karena melihat perkembangan yang luar biasa dalam dunia ekonomi, telah melakukan ijtihad. Ini artinya hasil yang didapat dari surat berharga tersebut silakan diambil manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, tetapi kepemilikan dari saham dan surat berharga serta pokok depositonya tetap menjadi milik dari yang mewakafkan," kata dia.
Ia kembali mencontohkan apabila suatu daerah akan membangun sarana umum, seperti sekolah atau rumah sakit dengan menggunakan uang pinjaman di bank, maka harus mengembalikan nilai pokok ditambah margin pinjaman sesuai tenor yang disepakati. Sementara jika menggunakan aset wakaf bergerak, penyelenggara pembangunan hanya cukup membayar uang aset pokok saja sesuai dengan nilai surat berharga yang dikeluarkan.
"Jadi yang mewakafkan hartanya dapat pahala dan masyarakat luas mendapat manfaatnya dan setelah masa 10 tahun pihak yang mewakafkan hartanya dapat kembali memiliki pokoknya untuk dia pergunakan bagi kepentingan diri dan keluarganya," kata dia.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong umat Islam melakukan transformasi wakaf dari aset tetap ke aset bergerak, seperti saham, surat berharga, maupun deposito syariah. Menurutnya, wakaf bisa dilakukan dengan aset bergerak, sepanjang aset pokoknya tidak berkurang dan hasil pengembangannya dibagikan.
"Oleh karena itu, definisi wakaf tidak hanya baqa'i ainihi, tapi juga baqa'i ashlihi, bahkan baqa'i manfaatihi. Bisa saja barangnya tidak ada, tapi karena dipindahkan, maka nilai manfaatnya terus berlanjut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
