“Jadi MUI merasa terpanggil untuk membantu pemerintah, yang kerap terbatas karena birokrasi. Maka kami bersama lembaga non-pemerintah diharapkan bisa mencangkup lebih banyak wilayah sehingga yang selama ini menjadi hambatan bisa teratasi,” sambungnya. 

Adapun dari sisi ekonomi, kelompok yang diprioritaskan adalah mereka yang terdampak pandemi namun belum terdata sebagai kelompok yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Kelompok ini kerap terlewat karena belum adanya pembaharuan data.

“Ini menjadi masalah tersendiri, karena mereka tidak akan bisa dibantu jika hanya mengandalkan bantuan dari birokrasi pemerintah. Termasuk kelompok dai, ustad, dan pengajar yang terimbas pandemi karena kebanyakan mereka mengandalkan pengajian atau kegiatan luring untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya. 

“Maka kami mengusulkan bantuan untuk mereka, bukan berupa bansos tapi intensif, karena mereka termasuk penggerak program pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Jadi kami bukan hanya fokus pada bantuan kesehatan tapi juga ekonomi bagi mereka yang terimbas secara langsung maupun tidak langsung,” sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika