Sebuah undang-undang yang ditujukan untuk jilbab Muslim pada tahun 2004 melarang pemakaian simbol agama di sekolah umum, dan memicu perdebatan bertahun-tahun tentang perlakuan Prancis terhadap populasi Muslimnya, yang terbesar di Eropa. Undang-undang baru menentang Islamisme oleh Presiden Emmanuel Macron diharapkan dapat memperkuat kontrol pemerintah atas masjid-masjid yang ada dan mempersulit pembangunan masjid baru.
Namun, justru institusi besar malah mengarah ke arah yang berlawanan: Militer. Angkatan bersenjata telah mengukir tempat bagi Islam yang setara dengan agama-agama yang lebih mapan di Prancis.
Masjid-masjid telah dibangun di pangkalan-pangkalan di Prancis dan di seluruh dunia, termasuk di Deir Kifa, di mana sekitar 700 tentara Prancis membantu pasukan PBB menjaga perdamaian di Lebanon selatan. Ransum halal ditawarkan. Hari libur Muslim diakui. Jadwal kerja disesuaikan untuk memungkinkan tentara Muslim menghadiri shalat Jumat.
Lebih dari itu, militer adalah salah satu institusi yang paling berhasil mengintegrasikan Muslim ke dalam lingkungannya. Seorang pejabat militer menyampaikan, bagaimana keberagamaan di militer bisa menjadi model untuk seluruh Prancis. Seperti Angkatan Darat AS dalam hal mengintegrasikan orang kulit hitam Amerika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
